SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meminta Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jateng periode 2026–2031 ikut menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

Langkah ini dinilai krusial agar potensi ekonomi syariah di provinsi berpenduduk 38 juta jiwa tersebut bisa menggerakkan roda perekonomian rakyat kecil dan perekonomian daerah.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Pelantikan Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Tengah Periode 2026-20231 di Ballroom Pandanaran, Hotel Padma, Kota Semarang pada Jumat, 2 Oktober 2026.

"MES ini sangat strategis, karena mayoritas penduduk Jawa Tengah itu muslim. Saya berharap, programnya bisa menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita," ucap Gubernur.

Apalagi, pengembangan ekonomi syariah telah masuk dalam arah kebijakan perencanaan pembangunan Jawa Tengah tahun 2025-2029. Pada tahun 2027, Pemerintah Provinsi Jateng juga menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi bersama dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Oleh karena itu, ekonomi syariah di Jawa Tengah harus dikembangkan dengan menggandeng seluruh potensi masyarakat, termasuk UMKM. 

Pertumbuhan ekonomi syariah pun tidak hanya berbicara industri besar dan lembaga keuangan. Usaha mikro dan kecil (UMK) juga bisa berkembang melalui produk halal, pembiayaan syariah, kuliner, fesyen, pariwisata, ekonomi pesantren, dan berbagai usaha masyarakat lainnya.

"Semuanya harus punya nilai lebih, termasuk industri halal. Itulah gunanya ekonomi syariah," ucap Gubernur.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Ketua Umum Pengurus Pusat MES, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan bahwa potensi ekonomi syariah di Jawa Tengah sangat luar biasa. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antara MES dengan UMK, dunia usaha, akademisi, dan pemerintah daerah agar bisa berjalan dengan baik.

Ia berharap, ekonomi syariah mempunyai porsi yang lebih besar dalam kontribusi pendapatan domestik bruto (PDB). Pada tahun 2027, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kontribusi ekonomi syariah terhadap ekonomi secara keseluruhan, juga kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian di daerah.

"Kalau ada ukurannya akan mudah menentukan posisi mana yang harus ditingkatkan," paparnya.

Adapun dalam acara tersebut juga dilakukan peluncuran Koperasi Ekspor Merah Putih yang dikelola oleh Pengurus Wilayah MES Jawa Tengah.