DEMAK – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ahmad Wiyagus, mengaku terkesan dengan model penanganan tuberkulosis (TB) di Provinsi Jawa Tengah. Bahkan, ia meminta agar penanganannya dijadikan role model untuk seluruh Indonesia.

"Saya akan mengangkat model penanganan TB di Jawa Tengah ini menjadi model yang harus diadopsi oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia," ucapnya dalam Peninjauan Layanan Active Case Finding (ACF) Tuberkulosis Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Dokter Spesialis Keliling (Speling) di Pendopo Kabupaten Demak pada Rabu, 14 Oktober 2026. 

Kunjungan Wamendagri berbarengan dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benyamin Paulus Oktavianus, dalam rangka meninjau layanan ACF TB Terintegrasi CKG di tiga kabupaten di Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Jepara dan Kudus yang dilaksanakan pada 13 Oktober 2026, sedangkan Kabupaten Demak adalah tempat ketiga yang menjadi lokasi peninjauan tersebut. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa penanggulangan tuberkulosis (TB) tidak cukup hanya dengan menemukan kasus dan mengobati pasien. Penelusuran kontak erat serta pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada orang yang berisiko tertular juga perlu menjadi perhatian.

Menurutnya, kunjungan pemerintah pusat ke sejumlah kabupaten di Jateng menjadi bentuk dukungan untuk memperkuat upaya penanggulangan TB, mulai dari penemuan kasus, pengobatan, hingga tindak lanjut terhadap orang-orang yang melakukan kontak erat dengan pasien.

“Yang menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana menemukan kasusnya, kemudian pengobatannya. Namun, yang tidak kalah penting adalah kontak erat dari pasien TB juga harus ditindaklanjuti,” ucap Sekda.

Ia menjelaskan, pemberian TPT kepada orang yang memenuhi kriteria dan berisiko tertular TB merupakan salah satu langkah penting untuk memutus rantai penularan.

Sekda mencontohkan, apabila penemuan kasus tidak diikuti penanganan kontak erat secara optimal, kasus TBC berpotensi terus ditemukan pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu berjalan beriringan dengan penemuan dan pengobatan pasien.

Selain penguatan program penanggulangan TB, Sekda menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Jateng, termasuk puskesmas dan rumah sakit.

Menurutnya, penguatan fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menunjang upaya pengendalian TB di daerah.

Sekda berharap, melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, penemuan kasus dapat dilakukan lebih cepat, pasien memperoleh pengobatan yang sesuai, dan kontak erat mendapatkan tindak lanjut pencegahan sesuai dengan ketentuan medis.

Ia juga menekankan pentingnya pembentukan dan penguatan Desa Siaga TB sebagai bagian dari gerakan bersama untuk menemukan kasus TB di tengah masyarakat.

Sekda menilai, keterlibatan berbagai unsur di tingkat desa dapat membantu petugas kesehatan menjangkau masyarakat lebih luas. Salah satu contoh yang dinilai dapat dikembangkan adalah kolaborasi di Kabupaten Demak, yang melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Menurutnya, kedua unsur tersebut dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat, sebelum petugas kesehatan melakukan pemeriksaan atau penelusuran lebih lanjut.

Sekda berharap, praktik kolaborasi yang dilakukan di Demak dapat direplikasi di daerah lain di Jateng, sehingga upaya penemuan kasus TB semakin efektif dan tindak lanjut terhadap pasien maupun kontak erat dapat berjalan lebih optimal.

Melalui penguatan penemuan kasus, pengobatan, pencegahan penularan, serta keterlibatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penanggulangan TB dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.