SALATIGA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan 123 perguruan tinggi di wilayahnya untuk bersama-sama menangani persoalan kemiskinan. 

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Kota Salatiga pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Ia menyatakan, pihaknya mengajak perguruan tinggi terlibat langsung dalam penanganan kemiskinan melalui penelitian, pendataan, dan pendampingan masyarakat hingga tingkat desa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Jateng pada Maret 2026 turun menjadi 9,21% dari 9,48% pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin juga berkurang 81.250 orang dari 3,37 juta menjadi 3,29 juta orang.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan, salah satunya dengan melibatkan perguruan tinggi. Adapun 123 perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama, terdiri dari 49 perguruan tinggi pada 2025 dan 74 perguruan tinggi pada 2026.

Kolaborasi yang dilakukan mencakup program KKN tematik, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan stunting, hingga pengembangan teknologi desalinasi air.

Gubernur menilai, keterlibatan kampus dinilai penting untuk memastikan dan memperkuat ketepatan sasaran program. Sebab, penanganan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan sosial (bansos) atau perbaikan rumah, tetapi juga harus menyentuh persoalan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengatakan, pemerintah terus menggeser pendekatan untuk mengatasi persoalan kemiskinan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi.

“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” ucapnya seusai kegiatan.

Menurutnya, strategi pemberdayaan difokuskan pada aspek pendidikan, akses permodalan dan tanah, serta penguatan ekosistem ekonomi. Secara nasional, terdapat lebih dari 16.500 desa di 88 kabupaten yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan.

Dalam Rakornas tersebut juga dilakukan deklarasi komitmen perguruan tinggi dalam program beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa tahun 2027, yang melibatkan UKSW, Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), dan Universitas Nusa Cendana.

Dalam laporan pelaksanaan Rakornas disebutkan bahwa para rektor merencanakan sekitar 2.000 beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat atau putra-putri desa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya perguruan tinggi untuk menjawab persoalan masyarakat secara terukur dan berbasis data.

“Kampus tidak hanya sekadar berada di menara gading, tetapi kampus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dalam pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.