SEMARANG – Sejumlah akademisi ilmu sosial dan politik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyoroti kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. Mereka menilai gaya kepemimpinan Gubernur yang merakyat, humanis, serta terbuka terhadap kolaborasi dengan kalangan akademisi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Penilaian tersebut disampaikan seusai acara Welcoming Dinner Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Fordekiis) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Finnah Fourqoniah menilai, Gubernur Jateng mampu menjelaskan berbagai persoalan Jawa Tengah sekaligus langkah yang ditempuh untuk mengatasinya.

“Saya tadi mendengarkan sambutan Pak Gubernur.  Amazing. Senang banget. Ia memahami konteks permasalahan dan mencoba membuat kegiatan-kegiatan atau program yang memang mengentaskan masalah-masalah itu,” ujarnya.

Sebagai akademisi, Finnah memandang kemampuan memahami persoalan daerah sebagai hal mendasar dalam kepemimpinan. Ia menilai, Gubernur tidak sekadar menyampaikan program, tetapi juga menunjukkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

“Beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan tersebut. Banyak daerah tidak punya itu,” ungkapnya.

Ia berharap, pendekatan yang diterapkan di Jawa Tengah dapat menjadi referensi bagi daerah lain. Finna secara khusus menyoroti keterlibatan perguruan tinggi dalam membantu pemerintah merumuskan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.

Sementara itu, Ketua Fordekiis sekaligus mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas’udi, menilai bahwa Gubernur Jateng memiliki karakter kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat dan mampu menempatkan persoalan warga sebagai prioritas.

“Dari gaya maupun dari sisi kebijakan yang diambil, ia salah satu tipe gubernur yang sangat merakyat, down to earth (membumi), dan menjadikan persoalan masyarakat sebagai prioritas untuk diselesaikan,” tuturnya.

Menurutnya, prinsip collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Jateng mampu membuka ruang bagi berbagai pihak untuk terlibat dalam proses pembangunan.

Ia menjelaskan, hubungan pemerintah dengan perguruan tinggi semestinya berjalan dua arah. Kampus memiliki hasil penelitian, inovasi, dan kapasitas keilmuan yang dapat menjadi masukan kebijakan. Sebaliknya, persoalan yang dihadapi pemerintah bisa menjadi bahan kajian akademik untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan.

“Kita tahu bahwa kolaborasi ini menjadi kunci paling pokok agar inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran yang ada di kampus itu bisa menginspirasi kebijakan yang ada di pemerintah,” jelasnya.

Bagi Wawan, tata kelola kolaboratif juga perlu menjangkau dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian persoalan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi melibatkan pihak-pihak yang memiliki sumber daya dan keahlian sesuai kebutuhan.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Supriadi Torro, menilai, sambutan Gubernur memperlihatkan gaya kepemimpinan yang humanis. 

“Apa yang beliau angkat sebagai satu persoalan, kemudian diberi solusi. Semua langkah-langkahnya terukur,” ujarnya.

Menurutnya, orientasi pelayanan menjadi salah satu hal penting yang tercermin dari pemaparan Gubernur. Ia menangkap adanya penekanan agar pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

Supriadi juga melihat pentingnya perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah. Ia menyampaikan, kapasitas keilmuan kampus dapat membantu pemerintah menentukan arah kebijakan sekaligus mengevaluasi persoalan yang belum terselesaikan.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 123 perguruan tinggi di wilayahnya melalui berbagai program, antara lain Kuliah Kerja Nyata (KKN), desalinasi, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, hingga penanganan stunting.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyatakan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan daerah. Salah satunya melalui kegiatan KKN tematik dan pendampingan desa binaan.

Ia mengatakan, sejumlah tantangan yang dihadapi Jawa Tengah, mulai dari penanganan rob di wilayah pesisir, kebutuhan tenaga kerja siap pakai, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan kontribusi berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial dan politik.

Gubernur juga menekankan pembangunan harus menyentuh kualitas manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diharapkan mampu mengambil peran dalam memahami persoalan sosial dan memberikan kontribusi terhadap arah pembangunan daerah.