KAB SEMARANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengingatkan pentingnya integritas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap aturan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027. 

Setiap keputusan dalam pengelolaan anggaran harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, dengan tetap mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Hal itu disampaikan Sekda saat membuka Rapat Koordinasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah Jawa Tengah di Wahid Bandungan Hotel dan Resort, Kabupaten Semarang pada Kamis, 29 Oktober 2026. 

Ia menyampaikan, penyusunan APBD perlu dilakukan dengan mencermati berbagai perkembangan kebijakan, termasuk masukan terkait penganggaran hibah dan insentif digital. 

Oleh karena itu, forum tersebut diharapkan menjadi wadah bagi para sekda kabupaten/kota untuk berdiskusi langsung dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai ketentuan yang berlaku.

Sekda mengatakan, dinamika kebijakan dan berbagai peristiwa yang terjadi harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah agar semakin cermat dalam mengambil keputusan. Setiap pilihan dalam pengelolaan anggaran memiliki konsekuensi, sehingga perlu didahului asesmen/penilaian yang memadai, dengan mempertimbangkan aspek hukum, administrasi, dan integritas.

Ia mengingatkan bahwa persoalan integritas tidak hanya berkaitan dengan kondisi saat keputusan dibuat, tetapi juga berhubungan dengan jejak data dan dokumen yang dapat ditelusuri kembali di kemudian hari.

Maka dari itu, para pejabat pengelola keuangan daerah diminta tidak hanya mempertimbangkan apakah suatu keputusan dapat dilaksanakan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang menjadi patokan utama adalah kita memiliki amanah. Ini bukan hak, melainkan amanah yang harus kita tunaikan,” ucap Sekda.

Ia menekankan, sekretaris daerah bersama organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya pemerintah, termasuk anggaran yang bersumber dari uang publik. Hal tersebut menuntut kehati-hatian dalam menentukan prioritas, mengalokasikan belanja, serta memastikan setiap program memberikan manfaat bagi masyarakat.

Maka dari itu, Sekda Jateng mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jateng menjadikan integritas sebagai pedoman utama dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjaga pelaksanaan APBD tetap berada pada jalur yang benar sekaligus meminimalkan risiko persoalan hukum dan administrasi.

Ia menilai, penataan regulasi yang baik dapat membantu pemerintah daerah menjalankan proses penganggaran dengan lebih tertib, transparan, dan sesuai kewenangan masing-masing.

Sementara itu, Ketua Forsesdasi Komisariat Wilayah Jawa Tengah, Anang Armunanto, mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi ruang bagi para sekretaris daerah untuk memperdalam pemahaman mengenai ketentuan penganggaran, khususnya terkait penyusunan APBD 2027.

Menurutnya, sejumlah isu masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, antara lain mekanisme hibah, insentif, serta penganggaran yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Melalui forum tersebut, para peserta diharapkan dapat menyampaikan persoalan yang dihadapi di masing-masing daerah dan memperoleh penjelasan dari narasumber yang berkompeten.

Anang menjelaskan, kegiatan tersebut juga melibatkan unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting agar pemahaman mengenai regulasi dan pelaksanaan penganggaran dapat selaras di antara perangkat daerah.

Melalui rapat koordinasi ini, Forsesdasi Jawa Tengah diharapkan dapat memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam menyiapkan APBD 2027 yang lebih terencana, taat regulasi, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah.