SURAKARTA - Indeks Efektivitas Pemerintah (IEP) Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan capaian positif. Merujuk pada data yang dirilis Bank Dunia, pada tahun 2018 IEP Indonesia berhasil naik 26 peringkat apabila dibandingkan IEP tahun 2016. Bahkan 2018, IEP Indonesia menempati peringkat 95, sedangkan pada tahun 2016 IEP Indonesia ranking 121.

Fakta tersebut dibeberkan oleh Ketua Komisi ASN (KASN) Sofian Effendi saat menghadiri acara Gala Dinner Workshop Bagi Panitia Seleksi JPT "Membangun Pemahaman dan Upaya Pencegahan Paham Intoleransi dan Radikalisme di Instansi Pemerintah" di Loji Gandrung, Minggu (21/7/2019) malam.

"Tanpa hingar bingar, sebenarnya kemajuan yang dicapai oleh Indonesia selama lima tahun masa jabatan pertama Bapak Jokowi cukup menggembirakan," bebernya.

Indeks Efektivitas Pemerintah ini, lanjut dia, sudah diukur oleh Bank Dunia di 177 negara di seluruh dunia. Indonesia antara 2014 sampai 2019 mengalami kenaikan 26 tingkat. Peningkatan itu dicapai walaupun selama lima tahun terakhir tiga kali berganti Menteri PAN-RB.

Sofian menjelaskan, meski peringkat IEP Indonesia beberapa tahun terakhir semakin baik, namun skornya masih harus ditingkatkan. Karena capaian skor IEP saat ini baru sebesar 55. Mantan rektor Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, dengan capaian skor tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan penghasilan ekonomi menengah ke bawah.

"Walaupun naik 26 peringkat skor yang kita peroleh belum mencapai 60, yaitu kira-kira 55 dari rentang skor 0 sampai 100. Kalau ini kita kaitkan dengan kemampuan untuk mendukung ekonomi, dengan skor 55 itu, Indonesia termasuk negara berpenghasilan kelas ekonomi menengah ke bawah, sekelas dengan Vietnam," jelasnya.

Padahal 2020, ia menyebutkan presiden sudah mencanangkan Indonesia masuk sebagai negara upper middle income atau negara dengan pendapatan menengah tinggi sekelas dengan Malaysia, Thailand, dan China.

Upaya meningkatkan skor IEP Indonesia selaras dengan keinginan pemerintah untuk mendorong Indonesia negara dengan pendapatan menengah tinggi, sekelas dengan Malaysia, Thailand, dan China.

"Indonesia harus meningkatkan efektivitas pemerintah 25 tingkat dari rangking saat ini. Kita harus bekerja keras supaya kita bisa menjadi negara yang mempunyai Aparatur Negara yang siap untuk mendukung Indonesia sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas," lanjutnya.

Sofian menambahkan, untuk menambah skor IEP Indonesia, terdapat beberapa hal yang mesti ditempuh. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah praktik jual beli jabatan.

"Pemerintah harus meningkatkan pelayanan publik karena skor pelayanan publik kita kira-kira 62 dari rentang skor 0 sampai 100. Kalau kita bisa naikkan setidaknya 10, itu bisa berdampak pada efektivitas pemerintah kita. Selain itu untuk mengurangi jual beli jabatan, upaya yang kita lakukan adalah meningkatkan pelaksanaan sistem merit dalam seleksi pejabat pejabat pimpinan tinggi," tambahnya.

Senada dengan Sofian, Sekretaris Daerah Sri Puryono yang turut hadir pada Gala Dinner tersebut, mengapresiasi prestasi yang ditorehkan Indonesia melalui IEP. Menurutnya, capaian positif tersebut merupakan hasil kerja keras segenap ASN dan pihak terkait lain yang pada akhirnya berbuah manis. 

"Meski demikian, para ASN jangan cepat berpuas diri, melainkan terus berusaha untuk meningkatkan prestasi itu pada masa mendatang. Indeks efektivitas kita naik karena kerja keras kita bersama. Lima tahun kerja Bapak Jokowi itu hebat dan periode kedua ini akan lebih hebat lagi," ujarnya.

Baca juga : Jateng Kembangkan Rice Market Center