SEMARANG - Rencana pemerintah membuat sistem kerja PNS yang fleksibel di antaranya bisa bekerja dari rumah, disambut oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan kata, sangat setuju. 

Wacana fleksibilitas itu dimunculkan karena teknologi saat ini sudah memungkinkan untuk menyelesaikan tugasnya di laptop, komputer, maupun ponsel asal terkoneksi dengan internet. 

Misalnya menurut Ganjar, untuk absensi tidak perlu dengan fingerprint, tetapi bisa digunakan presensi menggunakan ponsel dengan coding yang dibuat. 

"Saya sangat setuju, namun regulasinya harus disesuaikan, kalau pekerjaan itu sifatnya praktis bisa. Misal penyuluh pertanian, kantornya ya di sawah. Kalau mau rapat, bisa dengan WA group. Saya pernah melihat di salah satu perusahaan multinasional. Absensi reportnya, hasil pekerjaannya didigitalkan, dan selesai. Ini terobosan bagus, banyak orang seneng," katanya saat ditemui di Puri Gedeh.

Akan tetapi, tantangannya menurut Ganjar selain kedisiplinan, di awal penerapan harus ada kontrol, SOP digital yang jelas, secara fungsi, mana yang harus ngantor, mana yang boleh bekerja di luar kantor.  

"Kalau TU gubernur, misalnya, kan harus ngantor. Kalau ada tamu, dia yang mengaturnya. Kalau tidak, saya bisa repot. Tetapi, yang bekerja di PU, langsung bekerja, melakukan penambalan jalan rusak tanpa ngantor," katanya. 

Menurut salah satu PNS di lingkungan Pemprov Jateng, Susilowati, masalah budaya kebersamaan seharusnya melalui tatap muka. PNS sebagai pelayan masyarakat dalam konteks melayani, harus bersentuhan langsung dengan masyarakat, agar bisa merasakan senang, susah dan bahagia.

"Bidang Kesehatan, Pendidikan, Perizinan, Ketenagakerjaan, dan semua Pelayanan yang harus bersentuhan dengan masyarakat, bagi saya wajib ke kantor. Intinya, saya sepakat dengan Pak Gubernur. Setuju, tapi tidak semua PNS bisa kerja di rumah kan? Harus menyesuaikan bidangnya masing-masing," ujarnya.