SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini tengah gencar menumbuhkan ekonomi di pondok pesantren. Bukan tanpa alasan ekonomi di pondok pesantren digerakkan. Jumlah pondok di Jawa Tengah yang mencapai 4.200 dengan puluhan ribu santrinya, merupakan captive market yang potensial menjadi basis ekonomi kerakyatan dan pusat pengembangan ekonomi di wilayahnya. 

Saat menerima audiensi dari Deputi  Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Rulli Nuryanto, Selasa (4/9/2019) Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen mengatakan, Pemprov Jateng memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis dan praktik kerja lapangan pengembangan usaha koperasi bagi pondok pesantren. Dalam kegiatan tersebut, pemprov bekerja sama dengan perusahaan swasta. 

Salah satu hasil bimbingan teknis yang diselenggarakan, lanjutnya  ada pondok pesantren di Pati yang bersemangat membuka toko retail. Ponpes tersebut menggandeng pengusaha, dan berhasil mendirikan toko dengan brand central mart yang kini sudah buka. 

"Seminggu ini buka. Dengan manajemen sendiri, dan merekrut pekerja yang pernah bekerja di retail lain. Saya tanya omzetnya berapa?  Katanya dua hari berturut-turut omzetnya Rp 5 juta. Artinya ini bagus. Yang saya harapkan ya seperti ini. Tapi ini memang modalnya besar," jelasnya di ruang kerja. 

Keberadaan central mart, membuat Gus Yasin senang. Sebab, tanpa menggandeng retail modern, central mart dapat lebih leluasa menerima produk UKM masyarakat di sekitarnya. Dengan begitu, keberadaan toko retail milik pondok pesantren, membantu kesejahteraan rakyat. 

"Saya senangnya disini. Biasanya kalau memasukkan barang di retail modern harus memenuhi banyak syarat. Bisa jadi (supplier) harus sewa gondola.Kemarin saya lihat di toko tersebut ada produk-produn UKM. Ini artinya keberadaan mereka bisa menampung UKM di sekitarnya, tanpa ada biaya gondola," paparnya.

Kementerian Koperasi menilai, program pengembangan ekonomi untuk pondok pesantren sangat bagus. Deputi  Bidang Pengembangan SDM Rulli Nuryanto membeberkan, pihaknya saat ini sedang mengupayakan agar program praktik pengembangan usaha yang khususnya menyasar pondok pesantren, bisa terealisasi lagi. Salah satu bantuan fasilitas dalam program tersebut adalah pemberian peralatan kerja. Program tersebut berhenti setelah 2015 karena ada kebijakan kementerian tidak bisa memberikan bantuan sosial. 

"Kita memang ada pemikiran, karena program ini banyak yang menganggap bagus, kemarin kita sempat berpikir itu jadi usulan tambahan pada 2020. Tapi memang belum masuk pagu yang sudah disetujui sementara ini," ungkapnya

Usai menerima Deputi  Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Wagub menerima audiensi Kepala Kantor OJK Regional 3 Jateng DIY, Aman Santosa. Kepada OJK, wagub berpesan agar UKM binaan didampingi dan diawasi dalam waktu yang cukup lama. Pihaknya khawatir, jika pendampingan hanya dilakukan sebentar, usaha pesantren tidak maju. 

"Harus diawasi, didampingi sampai benar-benar berkembanh dan mapan, baru bisa dilepas," tandasnya.

Baca juga : Gus Yasin Dorong Sinergitas Pengembangan Ekonomi Syariah BI-Pemprov Jateng