Follow Us :              

Pengentasan Kemiskinan dengan Sinergi AntarOPD Lebih Terasa Manfaatnya

  05 September 2019  |   10:00:00  |   dibaca : 668 
Kategori :
Bagikan :


Pengentasan Kemiskinan dengan Sinergi AntarOPD Lebih Terasa Manfaatnya

05 September 2019 | 10:00:00 | dibaca : 668
Kategori :
Bagikan :

Foto : Ebron (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Ebron (Humas Jateng)

PURBALINGGA - Raut wajah keluarga Sohri, Warga RT 2 RW III Desa Banjarsari  Kecamatan Bobotsari  Kabupaten Purbalingga, seketika sumringah saat melihat kedatangan rombongan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Rabu (5/9/2019) di rumahnya. 

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan itu tidak menyangka, rumahnya mendapat bantuan rumah tidak layak huni dari CSR PT Solusi Bangun Indonesia dan dicek langsung oleh wakil gubernur dan bupati. Bahkan, rumahnya menjadi tempat peletakan batu pertama dimulainya pembangunan RTLH di wilayah Desa Banjarsari.

"Pekerjaan saya sebagai buruh serabutan dengan penghasilan Rp30.000 per hari, sulit bisa memperbaiki rumah. Anak saya dua, yang pertama kelas 3 (SD), dan yang satu masih umur setahun," ucapnya ketika berbincang dengan Wakil Gubernur Taj Yasin.

Ketua RT 2/RW III yang juga Wakil Ketua Karang Taruna Desa Banjarsari Zaenal Muttaqin menjelaskan, rumah Sohri seluas 6,5 X 11 meter persegi sudah diajukan mendapat bantuan RTLH sejak 2016. Pihaknya mengupayakan mendapat bantuan karena memang layak mendapatkannya. Penghasilannya rendah, istrinya tidak bekerja dan dinding rumah dari triplek dengan kondisi banyak bagian yang rusak. 

Selain Sohri, rumah lain di RT 2 / RW III Desa Banjarsari yang mendapat bantuan RTLH adalah Nyai Brobot. Penerima bantuan adalah janda yang tinggal bersama cucunya berusia 4 tahun.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan, untuk percepatan pengentasan kemiskinan, per 2018 Pemprov Jateng menggerakkan program satu perangkat daerah satu desa binaan/ dampingan. Biro Kesra merupakan salah satu OPD yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut, khususnya di Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari.

"Alhamdulillah Desa Banjarsari mendapat keberkahan luar biasa dengan diterimanya beberapa bantuan. Ada dari PT Solusi Bangun Indonesia, yang dulu bernama PT Holcim membantu air bersih 144.000 liter yang diberikan setiap Senin dan Rabu, RTLH 10 unit, dan jamban 50 paket dengan nilai Rp 3 juta per jamban," jelas Imam.

Sedangkan dari Pemkab Purbalingga, lanjutnya, memberi bantuan sebanyak 7 unit RTLH, dan dari Baznas Jateng memberikan 5 unit RTLH. Bantuan pembangunan RTLH juga diperoleh dari dana desa yang mengalokasikan untuk 11 unit rumah dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov Jateng yang mengalokasikan sebanyak 3 unit.

"Untuk Pemprov Jateng jangan dilihat dari jumlah unitnya karena mengcover pembangunan RTLH di seluruh wilayah di Jawa Tengah," katanya

Selain mendapat bantuan RTLH dan jambanisasi, warga Desa Banjarsari juga menerima bantuan 150 eksemplar buku dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jateng, serta pelatihan budidaya jangkrik, ikan lele, dan cacing yang diikuti 20 warga Banjarsari.

"Mudah-mudahan setelah dilatih ada pengembangannya," harap dia.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyampaikan, program pengentasan kemiskinan dengan sinergi antarOPD dilakukan agar pengurangan angka kemiskinan bisa turun lebih cepat. Program ini sekaligus menjadi bagian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

"Biasane pemerintah niku ego sektorale tinggi.  Contonipun, Dinas Pendidikan yo sing dipikir pendidikan tok. Aku ning perakim, yo wes omah tok pokoke. Aku ning perpustakaan ya ngurusku perpustakaan thok. Sing ndherek kulo Humas dan Kominfo mboten gadhah program ke daerah. Ning kita reformasi," bebernya.

Dijelaskan, untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan bersinergi antarOPD, Pemprov Jateng sudah membuat buku pedomannya. Buku ini bahkan mendapat respon positif saat DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Jateng.

"Niki nembe Jateng, kita nyusun buku pedoman penanggulangan kemiskinan. Kula dereng dangu wonten kunjungan saking DPR RI. Kula paringi bukune. Responipun,  baru kali ini ada pemerintah tidak melihat apa yang dikerjakannya (OPD), tetapi sedaya saling sinergi," tuturnya.

Dengan saling bersinergi, semua mendapat bagian untuk berkontribusi mengentaskan kemiskinan. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan maupun pemberdayaan masyarakatnya lebih bisa dirasakan dampaknya.

 

Baca juga : Didatangi Wakil Gubernur, Ngadimah Salah Tingkah


Bagikan :

PURBALINGGA - Raut wajah keluarga Sohri, Warga RT 2 RW III Desa Banjarsari  Kecamatan Bobotsari  Kabupaten Purbalingga, seketika sumringah saat melihat kedatangan rombongan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Rabu (5/9/2019) di rumahnya. 

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan itu tidak menyangka, rumahnya mendapat bantuan rumah tidak layak huni dari CSR PT Solusi Bangun Indonesia dan dicek langsung oleh wakil gubernur dan bupati. Bahkan, rumahnya menjadi tempat peletakan batu pertama dimulainya pembangunan RTLH di wilayah Desa Banjarsari.

"Pekerjaan saya sebagai buruh serabutan dengan penghasilan Rp30.000 per hari, sulit bisa memperbaiki rumah. Anak saya dua, yang pertama kelas 3 (SD), dan yang satu masih umur setahun," ucapnya ketika berbincang dengan Wakil Gubernur Taj Yasin.

Ketua RT 2/RW III yang juga Wakil Ketua Karang Taruna Desa Banjarsari Zaenal Muttaqin menjelaskan, rumah Sohri seluas 6,5 X 11 meter persegi sudah diajukan mendapat bantuan RTLH sejak 2016. Pihaknya mengupayakan mendapat bantuan karena memang layak mendapatkannya. Penghasilannya rendah, istrinya tidak bekerja dan dinding rumah dari triplek dengan kondisi banyak bagian yang rusak. 

Selain Sohri, rumah lain di RT 2 / RW III Desa Banjarsari yang mendapat bantuan RTLH adalah Nyai Brobot. Penerima bantuan adalah janda yang tinggal bersama cucunya berusia 4 tahun.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan, untuk percepatan pengentasan kemiskinan, per 2018 Pemprov Jateng menggerakkan program satu perangkat daerah satu desa binaan/ dampingan. Biro Kesra merupakan salah satu OPD yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut, khususnya di Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari.

"Alhamdulillah Desa Banjarsari mendapat keberkahan luar biasa dengan diterimanya beberapa bantuan. Ada dari PT Solusi Bangun Indonesia, yang dulu bernama PT Holcim membantu air bersih 144.000 liter yang diberikan setiap Senin dan Rabu, RTLH 10 unit, dan jamban 50 paket dengan nilai Rp 3 juta per jamban," jelas Imam.

Sedangkan dari Pemkab Purbalingga, lanjutnya, memberi bantuan sebanyak 7 unit RTLH, dan dari Baznas Jateng memberikan 5 unit RTLH. Bantuan pembangunan RTLH juga diperoleh dari dana desa yang mengalokasikan untuk 11 unit rumah dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov Jateng yang mengalokasikan sebanyak 3 unit.

"Untuk Pemprov Jateng jangan dilihat dari jumlah unitnya karena mengcover pembangunan RTLH di seluruh wilayah di Jawa Tengah," katanya

Selain mendapat bantuan RTLH dan jambanisasi, warga Desa Banjarsari juga menerima bantuan 150 eksemplar buku dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jateng, serta pelatihan budidaya jangkrik, ikan lele, dan cacing yang diikuti 20 warga Banjarsari.

"Mudah-mudahan setelah dilatih ada pengembangannya," harap dia.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyampaikan, program pengentasan kemiskinan dengan sinergi antarOPD dilakukan agar pengurangan angka kemiskinan bisa turun lebih cepat. Program ini sekaligus menjadi bagian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

"Biasane pemerintah niku ego sektorale tinggi.  Contonipun, Dinas Pendidikan yo sing dipikir pendidikan tok. Aku ning perakim, yo wes omah tok pokoke. Aku ning perpustakaan ya ngurusku perpustakaan thok. Sing ndherek kulo Humas dan Kominfo mboten gadhah program ke daerah. Ning kita reformasi," bebernya.

Dijelaskan, untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan bersinergi antarOPD, Pemprov Jateng sudah membuat buku pedomannya. Buku ini bahkan mendapat respon positif saat DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Jateng.

"Niki nembe Jateng, kita nyusun buku pedoman penanggulangan kemiskinan. Kula dereng dangu wonten kunjungan saking DPR RI. Kula paringi bukune. Responipun,  baru kali ini ada pemerintah tidak melihat apa yang dikerjakannya (OPD), tetapi sedaya saling sinergi," tuturnya.

Dengan saling bersinergi, semua mendapat bagian untuk berkontribusi mengentaskan kemiskinan. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan maupun pemberdayaan masyarakatnya lebih bisa dirasakan dampaknya.

 

Baca juga : Didatangi Wakil Gubernur, Ngadimah Salah Tingkah


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu