KARANGANYAR - Tahun ini, Jawa Tengah kembali menjadi jujugan Roadshow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi. Penunjukan itu menjadi penghormatan bagi Jawa Tengah, yang juga serius membangun budaya antikorupsi.

"Terima kasih Provinsi Jawa Tengah dipilih lagi menjadi tuan rumah yang pada 2018 roadshow juga dilakukan di Jawa Tengah, yakni di Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Klaten, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen pada kegiatan Pembukaan Roadshow Bus KPK, Selasa (1/10/2019) di Pendapa Kabupaten Karanganyar.

Pemprov Jateng mendukung kegiatan roadshow Bus KPK sebagai upaya melakukan pencegahan tindakan korupsi, yang diperkenalkan kepada generasi muda sejak dini. Di Jateng sendiri, sudah mempunyai regulasi untuk pembelajaran antikorupsi di sekolah. Kebijakan ini menjadi wujud dukungan kegiatan pencegahan yang dilaksanakan KPK. Saat ini terdapat 23 sekolah yang menjadi pilot project sekolah berintegritas, yang didamping langsung oleh KPK.

"Terima kasih karena Jateng sudah  dipercaya pemerintah pusat untuk mengimplementasikan program pendidikan antikorupsi di jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan dalam jabatan," katanya.

Wagub menambahkan, keseriusan Pemprov Jateng dalam memerangi korupsi juga dilakukan dengan langkah mewajibkan seluruh pejabat eselon I hingga IV untuk melaporkan harta kekayaannya. Langkah ini juga diikuti DPRD Provinsi Jateng. Anggota DPRD Jateng 100 persen sudah melaporkan harta kekayaannya.

"Ini penting karena LHKPN merupakan pintu masuk pencegahan korupsi," ujarnya.

Di samping itu, Jateng juga sudah menetapkan lima wilayah bebas korupsi di lima rumah sakit yang dimiliki. Yaitu, RSUD Tugurejo Semarang, RSUD Margono Soekardjo Purwokerto, RSUD Moewardi Surakarta, RSJ Amino Gondohutomo Semarang dan RSUD Kelet Jepara.

Bupati Karanganyar Juliatmono juga memberikan dukungan kepada KPK untuk melakukan sosialisasi pencegahan korupsi. Dukungan itu diwujudkan melalui penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas. Juliatmono berpendapat, upaya KPK dalam memerangi korupsi butuh dukungan semua pihak.

"KPK atau apapun lembaga pengawasan kita tidak akan efektif kalau kita masing-masing tidak mencegahnya sendiri dengan tetap melakukan yang terbaik bagi kemaslahatan banyak orang," ucapnya

Upaya-upaya memerangi korupsi yang dilakukan KPK, menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo sebenarnya sudah membuahkan hasil. Keberhasilan itu ditunjukkan dari data transparancy international. Pada 1999 lalu, Indonesia menduduki skor 17. Skor ini di bawah seluruh negara-negara ASEAN. Pada 2018, Indonesia menduduki skor 38.

"Yang di atas skor kita hanya Malaysia. Alhamdulillah itu hasil yang menggembirakan. Meski belum maksimal. Maksimalnya bagaimana? Semua orang harus bergerak memerangi korupsi," ajaknya.

Agus menekankan, bahwa harus menjadi pemahaman bahwa hasil dari upaya KPK memerangi korupsi itu ada. Namun kurang cepat. Maka dibutuhkan peran semua pihak agar hasilnya bisa lebih cepat. Termasuk media massa dalam memberitakan.

"Informasi di media yang lebih banyak mengetengahkan berita OTT, memunculkan kesan kasus korupsi semakin banyak. Maka, saya harapkan media juga memunculkan informasi mengenai upaya-upaya pencegahan," harapnya.

Baca juga : Ganjar dan Bupati Walikota se-Jateng Terapkan Kurikulum Antikorupsi SD sampai SMA