KABUPATEN SEMARANG - Satu bulan diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, mobil Esemka ternyata menarik minat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dia menginginkan pabrikan dalam negeri itu menciptakan mobil yang bisa mengangkut sampah organik dan non-organik secara terpisah di baknya. 

Hal tersebut disampaikan Ganjar di Kongres Sampah, Sabtu (12/10/2019) di Kesongo Tuntang Kabupaten Semarang. Dalam kongres tersebut pembahasan persampahan dilakukan di 5 komisi dengan mengangkat isu yang berbeda. Setelah melakukan pembahasan komisi tersebut mengeluarkan rekomendasi sebagai landasan Ganjar mengeluarkan kebijakan. 

"Tadi di sidang Komisi I mengeluarkan rekomendasi agar ada alat angkut yang bisa memilahkan sampah sampah basah dan kering. Karena jika masyarakat sudah melakukan pemilahan sementara ketika di alat angkut dicampur lagi ya percuma," katanya.

Menyikapi rekomendasi itu Ganjar berharap ada industri yang konsisten untuk membantu gerakan penanganan sampah itu. Siapa tahu, lanjut Ganjar, ada industri otomotif dalam negeri yang bisa mendesain dan mengeluarkan produk yang dia harapkan. Bahkan Ganjar menginginkan Esemka mengeluarkan produk itu. 

"Kemarin Pak Jokowi meresmikan mobil Esemka. Esemka katanya mobilmu murah, saya buatkan yang desain untuk alat angkut sampah. Mana. Produk dalam negeri," katanya. 

Jika dari sisi fasilitas terpenuhi, Ganjar yakin persoalan sampah di tanah air, minimal Jawa Tengah akan terurai. Namun Ganjar juga berharap, selain persiapan fasilitas tersebut seluruh masyarakat sudah mulai memilah sampah dari dalam rumah. 

"Bagaimana ini kita generalisasi agar kita punya sikap yang sampah terhadap sampah. Dari perilaku berhati-hati memilah sampah dari rumah sampai hilir," katanya. 

Untuk mendukung terealisasinya hal tersebut Ganjar mengatakan, tidak akan ragu mengeluarkan kebijakan berdasar rekomendasi Sidang Komisi dalam Kongres Sampah tersebut. Kalau pun ada daerah atau bahkan desa yang telah menerapkan hal tersebut secara baik, dia tidak segan bakal meniru. 

"Siapa tahu nanti ada rekomendasi seluruh pemerintah daerah sampai desa mesti mengikuti aturan ini. Kita buat. Kalau ini sudah selesai kita urutkan, mana regulasi sampai politik anggarannya. Jika ada contoh dari masyarakat desa yang bisa memilah sampah. Nantinya bisa dijadikan acuan untuk mengeluarkan Pergub, Perda atau perdes," katanya.