SEMARANG - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta kepada seluruh OPD melaporkan hasil program kerjanya seminggu sekali untuk melihat perkembangan sekaligus untuk mengetahui kendala yang dihadapi agar dapat diselesaikan tanpa meninggalkan masalah.

"Duit APBN yang mengalir ke Jateng ternyata banyak, mencapai Rp 111 triliun lebih, butuh hitungan berapa sih duit untuk membangun Jateng. Artinya, nanti bisa diketahui berapa duit yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka, masing-masing OPD kita dorong melakukan percepatan sekaligus laporannya per minggu," kata Ganjar saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan APBD 2019 Triwulan III di Gedung B Lantai V Kantor Gubernur, Selasa (22/10/2019).

Bentuk laporannya pun pinta Ganjar, tidak harus tebal, tetapi cukup satu lembar saja. Meski dirinya mangkui untu beberapa pekerjaan tidak sesimpel yang dibayangkan, apapun masalahnya bisa langsung dikomunikasikan dengan dirinya, asisten, atau langsung ke Kanwil Perbendaharaan dan inspektorat. 

"Kita tahu, ada potensi yang tidak terlalu bisa berjalan lancar karena problem administrasi, ini menjadi catatan kita dalam membuat perencanaan. Sehingga, kita harapkan, dalam perencanaan harus matang, agar tidak perlu mengubah di tengah," tandasnya.

Seperti yang disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda) Setda Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari dalam paparannya. Tahun ini Jawa Tengah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 7,195 trilun. Pada 2020 nanti, pemerintah pusat berencana menambah sebesar Rp 411 miliar, sehingga nantinya Jawa Tengah akan menerima DAK sebesar Rp 7,6 triliun. 

Sejalan dengan rencana kenaikan alokasi DAK, Dyah meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng lebih matang dalam merencanakan kegiatan pembangunannya agar penyerapannya menggembirakan.

"Dari pembelajaran 2019, ada beberapa case yang tidak bisa dilaksanakan, karena perencanaan yang belum matang. Misalnya, DED tidak bisa dibuat, ada salah dalam pengalokasian, ada juga yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan," tuturnya.

Dyah mengatakan, saat ini merupakan periodisasi menggodok penyusunan rencana kinerja untuk DAK dengan kementerian/lembaga. Karenanya, ia mengingatkan kepada OPD yang menerima DAK untuk mematangkan perencanaan. Apabila ada alokasi yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan Jawa Tengah, pihaknya meminta agar langsung dikomunikasikan dalam rapat penyusunan rencana kinerja tersebut.

"Kalau ada alokasi-alokasi yang tidak sesuai dengan kondisi kita, langsung dikomunikasikan saja dalam forum penyusunan rencana kinerja tersebut agar kebijakannya tidak dipaksakan. Atau kalau ada alokasi-alokasi yang memang DED nya belum siap, tingkat kesulitannya tinggi,  juga dikomunikasikan. Sehingga clear di tahap perencanaan," pintanya.

Jika tahap perencanaan sudah clear, lanjutnya, pada Januari, OPD sudah harus menyusun dokumen pengadaan. Sebab, pada pencairan tahap pertama di bulan Juni, sudah mensyaratkan kontrak kerja. 

"Karena, kontrak membutuhkan waktu dan proses. Apalagi kalau lelang. Perlu proses di Biro APBJ dan sebagainya. Jadi mohon, alokasi DAK yang meningkat tajam, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan di Jateng," tandasnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono, juga mengingatkan agar OPD tidak meremehkan persoalan administrasi. Begitu kegiatan selesai dilaksanakan, semua keperluan administrasi juga harus segera dikerjakan agar tidak menimbulkan persoalan.

"Jadikanlah administrasi panglima untuk pengaman pelaksanaan kegiatan. Jangan memudahkan, jangan meremehkan. Begitu selesai kegiatan, segera dibuat SPJ, kontrak dan sebagainya. Ini penting," ujarnya.

Baca juga : Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Ganjar Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jateng Jadi 7 Persen