SEMARANG - Tingkatan eselon yang cukup banyak di pemerintahan selama ini, membuat instruksi pimpinan harus melewati rantai birokrasi yang panjang. Karenanya, Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober lalu menyampaikan wacana untuk merampingkan jenjang birokrasi. Hal itu agar lembaga pemerintah dapat mengambil keputusan dengan cepat, tepat, akurat dan tidak berbelit-belit.

Menyikapi perampingan eselon tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan rencana perampingan eselon, melalui Biro Organisasi Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Hasil dari penyiapan proses perampingan eselon, selanjutnya akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri.

“Kita sudah berproses di internal kita, mudah-mudahan petunjuk dari Kemendagri sudah bisa disiapkan, sehingga nanti bisa cepat,” kata Ganjar ditemui usai Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di Gedung DPRD, Selasa (12/11/2019).

Gubernur berpandangan, perampingan tersebut tidak akan berdampak, sebab pihaknya sudah mendorong para ASN di Jateng untuk selalu siap dalam menghadapi perubahan apapun.  Tak hanya “turbulensi” dalam pemerintahan, tapi juga “turbulensi” lain, seperti “turbulensi” sosial dan politik. 

“Maka ndak usah takut, ndak usah cemas, karena itu seperti orang yang tour of duty saja. Biasa menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. ASN masa kini harus adaptif terhadap perubahan. Apapun struktur yang mau dibuat, dia harus siap,” katanya.

Untuk membuat ASN siap, maka tugas pemerintahan adalah menyiapkan. Dalam Undang-Undang ASN tercantum hak ASN untuk mendapatkan pelatihan sehingga meningkatkan capacity building. Pelatihan yang diberikan diharapkan membentuk ASN yang multitalenta dan multitasking, sehingga mudah beradaptasi dengan perubahan.