SURAKARTA - Forum Anak se Jawa Tengah menyampaikan 11 aspirasi di peringatan Hari Anak Sedunia dan 30 Tahun Konvensi Hak Anak di Taman Jaya Wijaya Mojosongo Solo, Rabu (20/11/2019). Aspirasi tersebut disampaikan langsung di hadapan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Gubernur Jateng dan Unicef. 

Sebelas aspirasi tersebut menyampaikan harapan anak dari persoalan pendidikan, kenyamanan, penolakan pekerja dan pernikahan dini sampai harapan akses pengambilan keputusan politik maupun pemerintahan. 

"Mereka pengin mengakses politik. Hebat. "Libatkan kami dalam pengambilan keputusan politik, berikan kami akses pendidikan. Berikan kami keamanan dan kenyamanan," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. 

Tugas pemerintah, lanjut Ganjar adalah menerjemahkan seluruh keinginan tersebut agar terealisasi dalam program maupun kebijakan. Bahkan menurut Ganjar jika pemerintahan yang di dominasi orang-orang tua gagal menerjemahkan keinginan tersebut berarti gagal pula program perlindungan anak yang selama ini banyak menyuarakan.

"Yang diuji adalah kita para pemimpin mampukah kita menerjemahkan itu. Itulah sebenarnya sebuah perlindungan. Negara harus terlibat dan menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat," katanya. 

Untuk pelibatan anak dalam pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan, sudah lima tahun ini Jawa Tengah selalu melibatkan Forum anak. Karena tingginya penempatan derajat anak di Jawa Tengah itulah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerjasama dengan Unicef memilih Jawa Tengah sebagai tuan rumah peringatan Hari Anak Sedunia dan 30 Konvensi Hak Anak.

"Ini akan kita jadikan contoh di tingkat nasional agar anak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Meskipun PR kita masih banyak, tapi kita berusaha mengurainya satu persatu," kata Menteri PPPA, Gusti Ayu Bintang Darmawanti.

Kepedulian Pemerintah terhadap anak dari tahun ke tahun diyakini terus mengalami peningkatan. Unicef Country Representative to Indonesia, Debora Comini mengatakan sejak Indonesia terlibat aktif dalam perlindungan anak sejak tahun 1990 berbagai terobosan kebijakan soal anak terus dimunculkan. 

"Ini prestasi yang besar. Ketika ada tekad dan komitmen politik, kehidupan anak-anak akan semakin baik. Yang terakhir kita juga melihat itikad baik indonesia yang merevisi undang-undang pernikahan dengan usia minimun 19 tahun," katanya. 

Namun Debora menyampaikan bahwa pekerjaan rumah persoalan anak masih banyak. Dari malnutrisi sampai obesitas. Selain itu, meski semua anak-telah masuk sekolah, namun mutu pengajaran masih belum banyak dilakukan. 

"Ini tantangan yang tidak kita bayangkan. Iklim, teknologi, cara kita melihat dunia. Sekarang semua daerah jadi perkotaan, daerah yang padat.Ini sesuatu yabg mendamaikan. Ini waktunya adik-adik memberi tahu apa yang adik-adik inginkan," katanya.