SEMARANG - Kongres perempuan Jawa Tengah yang digelar di Hotel UTC Semarang telah rampung digelar, Selasa (26/11/2019). Tujuh rekomendasi menjadi hasil konggres yang diikuti 750 peserta dari berbagai instansi, organisasi perempuan, komunitas dan para aktivis perempuan itu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah, Retno Sudewi mengataka,, tujuh rekomendasi tersebut diserahkan secara langsung oleh peserta konggres kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai konggres. Namun karena Ganjar sedang dinas di luar kota, tujuh maklumat diterima oleh Pj Sekda Jateng, Herru Setiadhie.

Adapun tujuh rekomendasi itu lanjut Retno membahas tentang banyak hal tentang perempuan. Diantaranya pemberian kesempatan pada perempuan dalam pengambilan keputusan, mendorong terciptanya relasi sosial yang aman dan nyaman, mendorong perempuan untuk menempati posisi strategis dan mendorong kerjasama yang kuat antara perempuan dengan pemerintah.

"Selain itu, menguatkan kapasitas dan peran perempuan dalam membangun perdamaian, menghapus kekerasan, intoleransi, perdagangan perempuan serta perkawinan anak," kata Retno saat press conference di Gedung Gubernur Jateng, Jl Pahlawan Kota Semarang, Rabu (27/11/2019).

Perempuan Jateng lanjut dia juga meminta pemerintah agar mengkonsolidasikan dan mensinergikan seluruh pengetahuan, karya, temuan dan keterampilan perempuan. Juga, mendorong penghapusan norma sosial dan tradisi yang menghalangi perempuan untuk terlibat aktif dalam upaya mewujudkan tatanan sosial yang setara dan adil.

"Perempuan Jateng sudah menegaskan diri, bahwa sebenarnya bisa berdaya. Mereka hanya butuh kesempatan agar dapat mengoptimalkan potensi, skil dan kemampuan yang kami miliki," tegasnya.

Retno berharap, tujuh rekomendasi itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Hal itu demi pemberdayaan perempuan dan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah.

"Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jateng setiap tahun mengalami tren meningkat. Tahun 2018, terdapat 1.883 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara per 31 Oktober 2019, sudah ada 1.406 laporan kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Jawa Tengah," terangnya.

Tingginya angka kekerasan perempuan dan anak di Jateng lanjut dia sebenarnya bukan karena kekerasan yang meningkat. Namun, akibat sosialisasi yang gencar dilakukan, banyak perempuan yang berani melaporkan kekerasan yang dialaminya, meskipun kekerasan itu sudah terjadi lama.

"Karena sosialisasi yang gencar, sekarang banyak perempuan berani melapor, meskipun kasus yang mereka alami cukup lama berlalu. Kami akan terus mendorong agar selain melapor ke kami, perempuan korban kekerasan juga berani melaporkan kepada aparat penegak hukum," pungkasnya.

Sementara itu, Pj Sekda Jateng, Herru Setiadhie menyambut baik tujuh rekomendasi hasil konggres perempuan Jateng itu. Nantinya, rekomendasi konggres perempuan Jateng itu akan dijadikan bahan dalam penentuan kebijakan ke depan.

"Akan kami pastikan untuk mengakomodasi tujuh maklumat tersebut dalam perencanaan pembangunan, baik jangka pendek, menengah dan panjang," kata Herru.

Pemprov Jateng lanjut dia juga akan berkomitmen dalam melaksanakan tujuh maklumat hasil konggres perempuan itu. Bahkan Herru memastikan, tujuh maklumat tersebut akan disebarkan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ditindaklanjuti sesuai peran dan kapasitasnya masing-masing.

"Semuanya akan kami minta komitmennya sesuai kapasitas. Misalnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), kan tidak mungkin membahas soal hal-hal yang bersifat keibuan. Namun, mereka bisa berkontribusi dalam memberikan ruang infrastruktur, sarana konstruksi yang memadai dan sesuai kebutuhan perempuan. Itu salah satu contoh bentuk kontribusinya," pungkasnya.