SEMARANG - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendukung rencana Presiden RI Joko Widodo yang akan membangun ibu kota negara di Kalimantan Timur menjadi kawasan hijau, environmentally friendly dan tidak ada klaster industri.

"Di banyak negara maju, pusat pemerintahan tidak dicampur dengan industri. New York itu kan sudah sangat padat, maka ibukotanya Washington. Washington itu sangat menarik, tenang. Bahkan pada pukul 09.00, pukul 10.00 itu sepi. Ibukota negara bisa seperti Washington," kata Ganjar saat ditemui seusai menjadi Inspektur Upacara Hari Bela Negara di halaman Kantor Gubernur Jateng, Kamis (19/12/2019).

Jika ibu kota negara disisipi kawasan industri, tak pelak akan menjadi seperti Jakarta dahulu yang mulanya adalah kota perdagangan. Di ibu kota negara baru itu, kata Ganjar, juga akan berdiri perguruan tinggi berkualifikasi internasional. 

Sistem transportasinya pun tidak lagi menggunakan BBM, tetapi seluruhnya listrik. Kawasannya pun akan lebih hijau, ramah lingkungan sehingga siapapun yang ada di sana akan merasa segar dan nyaman.

"Dari daerah, kami mendukung upaya menjaga kawasan tetap hijau. Di sana kan ada orang utan dan biota yang harus dirawat. Mudah-mudahan sistemnya dipersiapkan oleh tim dengan baik," harapnya. 

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo berjanji membangun kebun bibit dan memastikan tidak ada klaster industri maupun pabrik di ibu kota baru yang akan dibangun di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lahan 56 ribu hektare disiapkan untuk kawasan inti, di mana 5.600 hektare di PPU diperuntukkan klaster pemerintahan.

Jokowi ingin ibu kota negara yang baru di Kaltim berkonsep green city. Untuk itu, Jokowi memerintahkan Menteri LHK Siti Nurbaya membangun kebun bibit seluas kurang lebih 100-an hektar.

Rencana itu akan digodok melalui Badan Otorita Ibu Kota Baru yang segera dibentuk Jokowi. Badan tersebut akan mengurus perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kaltim yang dijadwalkan akhir Desember 2019 atau awal Januari 2020. Agar tak mengganggu neraca APBN, Jokowi akan melibatkan investor untuk pembangunan ibu kota baru. 

Biaya pembangunan ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp 466 triliun. Anggaran ini rencananya akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung. Pertama berkaitan dengan fungsi utama meliputi gedung legislatif, yudikatif dan eksekutif serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri. aTerhadap kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota baru, APBN akan berkontribusi sebesar 19 persen.