SEMARANG - Jalan tol Semarang - Demak mulai memasuki tahap konstruksi. Untuk tahap awal, pembangunan dilakukan di seksi II, yakni ruas Sayung – Demak kota sepanjang 16,31 km dan ditargetkan selesai pengerjaan fisiknya pada akhir 2021. 

Ini disampaikan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak sekaligus pimpinan konsesi perusahaan jalan tol Semarang - Demak Handoko Yudianto saat audiensi bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa (14/1/2020). 

"Saat ini yang kita kerjakan seksi II dulu dan telah berjalan. Lahan yang dibebaskan sudah mencapai 60 persen. Awal bulan kemarin kami sudah syukuran bareng masyarakat setempat untuk memulai pengerjaan," kata Handoko.

Handoko mengatakan masa pengerjaan berlangsung selama 17 bulan dengan total investasi sebesar Rp 5,4 triliun. "Akhir 2021 pengerjaan fisik seksi II selesai. Ketika beroperasi nanti tarifnya Rp 1.124/km. Hitung-hitungan kami kendaraan yang bakal melintasi ruas Sayung Demak sebanyak 16,276 per hari," katanya. 

Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak dikerjakan oleh pemegang konsesi yang terdiri dari tiga konsorsium yakni PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak, Wijaya Karya dan M3 badan usaha swasta. 

Pengerjaan Jalan Tol Semarang – Demak sepanjang 27 km terbagi dalam dua seksi. Seksi 1 berada di ruas Semarang - Sayung sepanjang 10,69 km dan seksi II sepanjang 16,31 km yang membentang dari Sayung sampai Demak kota. 

Seksi I, yang didesain sebagai jalan tol sekaligus tanggul laut, akan dibangun di Kota Semarang hingga Sayung sepanjang 10,69 kilometer. Dengan investasi mencapai Rp 9 triliun, jalan tol Seksi I akan melayang di atas Laut Jawa sepanjang 8 kilometer dengan tinggi 5 meter dari permukaan air laut. 

Adapun Seksi II membentang dari Sayung hingga Demak kota dengan panjang 16,31 kilometer. Pengerjaan jalan tol Seksi II didahulukan lantaran Seksi I masih terkendala pembebasan lahan. Meski demikian, Ganjar meminta ada percepatan untuk Seksi I. 

"Nanti saya akan koordinasi dengan Pak Basuki (Menteri PUPR) agar ini (seksi I) dipercepat," katanya.

Soal status tanah dan pembebasan tanah, Ganjar mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian ATR/BPN.

"Harus ada win-win solution untuk pembebasan lahan itu. Masyarakat mengatakan tanah (di lahan calon jalan tol) itu miliknya, bisa menunjukkan sertifikat, tapi wujud tanahnya sudah tidak ada karena terendam rob," kata Ganjar. 
 
Ganjar juga mewanti-wanti agar pengerjaan memperhatikan kualitas bangunan, mengingat sebagai salah satu pengendalian bencana. Dia juga berharap nantinya di Seksi I turut dibangun infrastruktur penunjang seperti ecotourism, kawasan industri kreatif, perumahan dan kolam retensi yang menggunakan green concept.

“Juga, haram hukumnya mengambil air tanah, energi memakai yang terbarukan. Kalau bisa ini akan jadi kawasan yang luar biasa," kata Ganjar.