PATI - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo, Kamis (30/01/2020) meresmikan enam gudang garam nasional, yang secara simbolis dilakukan di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

Keberadaan gudang garam nasional ini untuk menyimpan garam hasil produksi petambak garam. Pengelolaan gudang garam nasional tersebut dilakukan oleh koperasi garam di masing-masing sentra garam rakyat.

Kedatangan Edhy di Pati menjadi kesempatan baik bagi Bupati Pati Haryanto dan Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen untuk meneruskan "sambat" dari masyarakat nelayan, yang kerap disampaikan.

Taj Yasin Maimoen yang akrab dipanggil Gus Yasin membeberkan, keluhan masyarakat nelayan yang terakhir diterimanya baru dua hari lalu, saat melakukan kunjungan kerja di Rembang. Mereka mengeluhkan soal izin kapal yang dirasa sulit.

"Baru dua hari lalu saya ditanya soal izin kapal oleh nelayan di TPI Rembang. Keluhannya Masya' Allah. Bukan kewenangan saya untuk menjawab, tapi saya janji menyampaikan. Alhamdulillah Pak Menteri datang," tuturnya saat mendampingi kunjungan kerja Edhy.

Di samping nelayan, petani garam juga wajib mendapat perhatian.  Mereka menangis karena harga garam lokal terlalu rendah dan harus dihadapkan dengan garam impor.

"Sekarang harga garam masih Rp 250 per kilogram. Padahal Pati ini penyumbang garam nomor dua di tingkat nasional. Ini perlu kita pikirkan bersama. Kita tidak bisa menutup mata," pinta Gus Yasin.

Senada juga disampaikan Bupati Pati Haryanto. Rendahnya harga garam membuat warganya yang menekuni usaha garam rakyat enggan menjualnya. Mereka menyimpannya dengan ditutup terpal sambil menunggu harga membaik. Padahal pada 2019 ini, produksinya melimpah, yakni mencapai 350.000 ton.

"Belum lagi adanya garam impor. Di Pati bahkan sudah saya beri teguran agar garam impor segera dihabiskan, tapi sampai sekarang belum habis," ungkapnya.

Dia berharap, Kementerian KKP segera mendapat solusi terbaik sehingga pemberdayaan bagi petani garam berjalan dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Merespon keluhan persoalan garam, Edhy mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mengetahui berapa sebenarnya kebutuhan garam untuk industri. Setelah mengetahui data itu, pihaknya akan bisa mengukur berapa kekuatan petani dalam membudidayakan garam.

"Data ini diperlukan. Kalau memang bisnis industri garam di Indonesia terindikasi sudah jenuh, saya harus mencari jalan keluar bagi petambak garam saya. Apakah misalnya kita kasih fasilitas untuk budidaya komoditas lain," terangnya.

Mengenai izin kapal, pihaknya saat ini sedang melakukan perbaikan. Yang semula 14 hari, sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo, akan diselesaikan dalam satu jam. Terobosan itu sudah diluncurkan, meskipun masih perlu penyempurnaan dan sosialisasi.

"Saya sudah memulai, izin kapal yang biasanya 14 hari sudah sejam. Perintah Presiden, jangan bikin susah nelayan. Nanti yang diperketat pengawasannya," ujarnya.

Bagi kabupaten/ kota yang sudah mengajukan izin kapal namun belum juga terbit, Edhy meminta datanya, melalui dinas terkait. Pihaknya akan meneliti, apakah ada masalah atau tidak. Apabila ada, maka akan diberikan arahan.

Usai meresmikan gudang garam nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan juga melepas ekspor perikanan di PT Dua Putera Utama Makmur ke Jepang. Komoditas utama yang diekspor adalah udang vannamei dan cumi, baik olahan maupun tidak. Setiap bulan, perusahaan tersebut mengekspor sebanyak 30 kontainer. Komoditas tersebut antara lain untuk memasok kebutuhan hotel.