SEMARANG - Lima daerah di Jawa Tengah diketahui belum mengoptimalkan program kartu tani. Padahal, program tersebut merupakan andalan Pemprov Jateng untuk mendata dan menentukan kebijakan di sektor pertanian.

Penjabat Sekda Pemprov Jateng Herru Setiadhie mengatakan lima daerah dimaksud yakni Kabupaten Brebes, Banjarnegara, Batang, Cilacap dan Kota Pekalongan. 

"Tingkat penggunaan kartu tani di lima daerah itu hanya sebesar 5 persen. Dalam kesempatan ini, kami meminta kepada kepala daerah di masing-masing tempat itu dapat mendorong optimalisasi program ini," kata Herru dalam Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Gradhika Bhakti Praja, Jumat (31/1/2020).

Selain lima daerah tersebut, penggunaan kartu tani sudah optimal. Di Temanggung, Purbalingga, Surakarta, Wonogiri, Sukoharjo dan Salatiga, tingkat penggunaan kartu tani bahkan mencapai 60 persen.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, mengubah petani dari konvensional ke digital memang tidak mudah. Butuh kemauan dan kesadaran petani untuk mengikuti program itu.

"Kami sudah mengeluarkan instruksi gubernur terkait penggunaan kartu tani. Memang butuh kesadaran dan edukasi terus menerus, bahwa kartu tani ini bermanfaat dan menjamin keberlangsungan petani di Jawa Tengah," kata Ganjar.

Petani asal Temanggung yang turut hadir dalam acara itu, Budi Sarwanto mengatakan, keberadaan kartu tani sangat membantu petani khususnya dalam pemenuhan pupuk bersubsidi. Sebelum ada kartu tani, para petani kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga murah.

"Kalau sekarang, begitu menanam selesai, seminggu sudah bisa ambil pupuk. Barangnya tersedia dan tentunya harganya lebih murah," kata dia.

Per Desember 2019, jumlah petani di Jawa Tengah sebanyak 2,8 juta jiwa. Adapun luas lahan pertanian yakni 1,5 juta hektare. Dari jumlah itu, sebanyak 2,7 juta petani sudah mendapatkan kartu tani.

"Jadi hampir 80 persen lebih petani di Jateng sudah memiliki kartu tani. Manfaatnya sekarang mulai kelihatan, misalnya tidak ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, soal asuransi petani dan lain sebagainya," imbuh Ganjar.

Ganjar menegaskan, kartu tani yang menjadi program andalan Jawa Tengah bukan hanya terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Lebih dari itu, kartu tani adalah program pengelolaan data di sektor pertanian yang lebih kompleks.

"Saya tegaskan bahwa kartu tani ini bukan hanya soal pupuk bersubsidi. Jauh dari itu, kartu tani adalah data yang dapat melihat siapa tanam apa kapan dan dimana, berapa luasannya dan lainnya," tegasnya.

Meski belum sempurna, Ganjar menekankan bahwa upaya penyusunan big data sektor pertanian melalui program kartu tani ini akan terus dievaluasi. Sejumlah perbaikan bahkan peningkatan kualitas kartu tani akan terus dilakukan.

"Dengan data, kita bisa mengendalikan petani agar tidak menanam komoditas sama, mengendalikan harga, bahkan sampai ke tahap kebijakan apakah harus ekspor atau impor. Memang tidak mudah dan butuh waktu, namun semuanya harus dimulai sejak sekarang," pungkas Ganjar.