SEMARANG - Masa pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah dimanfaatkan kalangan penyandang disabilitas untuk menyuarakan usulannya. 

Adalah Didik Sugiyanto, difabel asal Kota Semarang, yang menyampaikan keluhannya kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat sesi tanya jawab pembukaan Musrenbang di Patra Semarang Hotel & Convention, Selasa (11/2/2020). 

Di atas kursi rodanya, penyandang disabilitas dari Rumah Difabel Semarang ini mengeluhkan ihwal hak penyandang disabilitas dalam pendidikan. 

Dia menuturkan ada beberapa difabel yang harus antre hampir tiga tahun agar bisa belajar di sekolah luar biasa (SLB) negeri lantaran terbatasnya jumlah SLB. Bahkan sepengetahuannya, rata-rata di tiap kabupaten atau kota, hanya terdapat satu sekolah.

"Pendidikan. Bagi penyandang disabilitas mengenyam pendidikan ini amat penting sekali sementara kesempatan penyandang disabilitas mengenyam pendidikan amat terbatas sekali," kata Didik, yang mengaku mewakili penyandang disabilitas se-Jawa Tengah.

Ditambah, jarak SLB dengan tempat tinggal penyandang difabel juga tak semua bisa dijangkau secara mudah. Praktis itu amat menyulitkan kalangan difabel. 

Didik juga menyinggung soal pemerintah yang punya program inklusi namun belum total dilakukan. Infrastruktur sekolah inklusi, menurut Didik, belum semua diperhatikan. Ketersediaan tenaga pengajar yang masih kurang dan lingkungan yang belum sepenuhnya menerima penyandang disabilitas.

"Kami punya harapan besar dengan program sekolah inklusi. Namun saat program sekolah inklusi digulirkan, tidak semua dijalankan. Ini kan menjadi PR besar bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah," keluh Didik.

Didik menambahkan, soal pendataan penyandang disabilitas juga belum dilakukan pemerintah sepenuhnya. Meski diakuinya bahwa Ganjar pernah meminta desa dan kabupaten untuk menyerahkan data para penyandang disabilitas, namun nyatanya masih banyak difabel yang belum didata termasuk saat sensus penduduk. 

Dia juga berharap Pemerintah Provinsi Jateng merevisi Perda nomor 11 tahun 2014. Menurutnya, Perda itu sudah tidak sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 8 tahun 2016. Revisi itu diharapkan menyelesaikan masalah terkait disabilitas, misalnya pencegahan bayi terlahir difabel. Didik mengatakan, jumlah bayi yang terlahir difabel semakin meningkat. Pada 2016, tercatat hanya 60 bayi, kini meningkat menjadi lebih dari 100 kelahiran difabel.

"Kelahiran bayi yang difabel karena virus. Bahkan ada dua atau tiga desa yang angka bayi kondisi difabel amat tinggi," imbuh dia.

Akses penyandang disabilitas di tempat ibadah, menurut Didik, juga masih terabaikan. Didik mencontohkan, dia sering kesulitan saat beribadah di masjid lantaran ketiadaan fasilitas untuk disabilitas. 

"Contohnya saat salat Jumat, saya harus salat di teras masjid atau di parkiran. Teman tuli hanya datang tanpa bisa mendengar khotbah. Kami punya hak agar bisa menjalankan ibadah," kata Didik.

Menanggapi keluhan Didik, Ganjar mengatakan di Musrenbang tahun ini pihaknya memrioritaskan pada pengembangan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan hingga 7 persen. "Kami mengingatkan faktor kegempaan dan akomodasi penyandang disabilitas," kata Ganjar.

Maka dari itu, kata Ganjar, di musrenbang kali ini polanya akan diubah. Jika dulu lebih banyak yang mengusulkan terkait infrastruktur, untuk musrenbang tahun ini memiliki dua pola, yakni inovasi dan kreasi untuk menyelesaikan persoalan Jateng, antara lain kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, reformasi birokrasi, lingkungan, kegempaan, narkoba, dan membangun nasionalisme. 

Ganjar juga mengingatkan 14 kabupaten yang tingkat kemiskinannya masih tinggi, yakni Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Purbalingga, Rembang, Banjarnegara, Sragen, Banyumas, Klaten, Demak, Grobogan, Purworejo dan Blora. "Dari 14 kabupaten itu, saya ketok izin ya bapak ibu, mereka kami prioritaskan," tandas Ganjar.