Follow Us :              

Penyandang Disabilitas Minta Pemerintah Lebih Ramah Difabel

  05 March 2020  |   12:00:00  |   dibaca : 1999 
Kategori :
Bagikan :


Penyandang Disabilitas Minta Pemerintah Lebih Ramah Difabel

05 March 2020 | 12:00:00 | dibaca : 1999
Kategori :
Bagikan :

Foto : Slam (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Slam (Humas Jateng)

BREBES - Semangat Muhammad Ainul Yaqin dan Juniar Akhmad Abdillah patut diacungi jempol. Di tengah keterbatasannya sebagai penyandang disabilitas, keduanya tetap peduli terhadap program pembangunan yang ada di Jawa Tengah.

Lewat forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) wilayah pengembangan Bregasmalang - Petanglong yang digelar di Kabupaten Brebes, Kamis (5/3/2020), penyandang tunanetra dan tunarungu ini menyampaikan usulannya agar pemerintah lebih peduli kepada penyandang disabilitas.

Ainul yang tunanetra itu berjalan ke depan dengan dipapah oleh pendampingnya. Tangannya meraba-raba dan mencari mikrofon untuk mengutarakan pendapatnya. Kepada Ganjar, ia meminta agar para penyandang disabilitas dibuatkan kartu khusus difabel.

"Saya usul dibuatkan kartu khusus disabilitas. Kartu itu penting untuk kami dalam mengakses semua hal, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, pekerjaan dan lainnya," kata Ainul.

Keberadaan kartu khusus disabilitas lanjut Ainul sangat penting. Dengan kartu itu, penyandang disabilitas dapat dimudahkan dalam beberapa urusan.

"Misalnya kalau naik angkutan umum, dengan menunjukkan kartu itu, kita diberikan prioritas. Saat berobat, juga ada pelayanan khusus. Yang penting juga masalah pekerjaan, agar kami bisa mendapat akses itu," ucapnya.

Adapun Juniar, melalui penerjemah bahasa isyarat, mengusulkan agar para penyandang disabilitas dimudahkan mengakses fasilitas umum dan instansi pelayanan publik. Menurut Ketua Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gergatin) Kabupaten Brebes itu, banyak fasilitas publik dan instansi pemerintahan yang belum ramah difabel. 

"Kami juga minta disediakan coworking space yang dapat diakses para penyandang disabilitas. Kami juga meminta pemerintah menggelar banyak pelatihan bahasa isyarat kepada masyarakat luas agar komunikasi menjadi lebih mudah," pinta Juniar.

Satu-persatu usulan itu ditampung Ganjar dan langsung ditanggapi. Ia pun langsung memerintahkan dinas terkait untuk mewujudkan usulan itu.

"Dinas sosial langsung saya perintahkan untuk membuat kartu khusus disabilitas, semua Bupati/Wali Kota harus peduli penyandang disabilitas saat melakukan pembangunan fasilitas umum, Disnakertrans tindaklanjuti soal pembuatan coworking space," kata Ganjar.

Komisi X DPR RI Apresiasi Ganjar

Cara Ganjar menggelar Musrenbangwil dengan berkeliling ke-6 wilayah pengembangan di Jateng diapresiasi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih. Fikri yang hadir dalam acara Musrenbangwil itu terkesan dengan konsep No One Left Behind yang diusung Ganjar dalam pembangunan.

"Musrenbangwil ini sangat bagus, mendengarkan semua pihak. Bahkan tadi yang tunarungu dan tunanetra saja diberi kesempatan dan dindengarkan. Ini keren menurut saya," katanya.

Fikri berharap apa yang dilakukan ini bisa ditiru oleh kepala daerah lainnya. Selain itu, kepada para anggota DPR baik pusat maupun daerah diharapkan bisa mendorong hal ini.

"Legislatif juga jangan hanya mengusulkan, tapi ikut dalam acara semacam ini supaya bisa mendengarkan suara dari masyarakat," tutupnya.


Bagikan :

BREBES - Semangat Muhammad Ainul Yaqin dan Juniar Akhmad Abdillah patut diacungi jempol. Di tengah keterbatasannya sebagai penyandang disabilitas, keduanya tetap peduli terhadap program pembangunan yang ada di Jawa Tengah.

Lewat forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) wilayah pengembangan Bregasmalang - Petanglong yang digelar di Kabupaten Brebes, Kamis (5/3/2020), penyandang tunanetra dan tunarungu ini menyampaikan usulannya agar pemerintah lebih peduli kepada penyandang disabilitas.

Ainul yang tunanetra itu berjalan ke depan dengan dipapah oleh pendampingnya. Tangannya meraba-raba dan mencari mikrofon untuk mengutarakan pendapatnya. Kepada Ganjar, ia meminta agar para penyandang disabilitas dibuatkan kartu khusus difabel.

"Saya usul dibuatkan kartu khusus disabilitas. Kartu itu penting untuk kami dalam mengakses semua hal, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, pekerjaan dan lainnya," kata Ainul.

Keberadaan kartu khusus disabilitas lanjut Ainul sangat penting. Dengan kartu itu, penyandang disabilitas dapat dimudahkan dalam beberapa urusan.

"Misalnya kalau naik angkutan umum, dengan menunjukkan kartu itu, kita diberikan prioritas. Saat berobat, juga ada pelayanan khusus. Yang penting juga masalah pekerjaan, agar kami bisa mendapat akses itu," ucapnya.

Adapun Juniar, melalui penerjemah bahasa isyarat, mengusulkan agar para penyandang disabilitas dimudahkan mengakses fasilitas umum dan instansi pelayanan publik. Menurut Ketua Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gergatin) Kabupaten Brebes itu, banyak fasilitas publik dan instansi pemerintahan yang belum ramah difabel. 

"Kami juga minta disediakan coworking space yang dapat diakses para penyandang disabilitas. Kami juga meminta pemerintah menggelar banyak pelatihan bahasa isyarat kepada masyarakat luas agar komunikasi menjadi lebih mudah," pinta Juniar.

Satu-persatu usulan itu ditampung Ganjar dan langsung ditanggapi. Ia pun langsung memerintahkan dinas terkait untuk mewujudkan usulan itu.

"Dinas sosial langsung saya perintahkan untuk membuat kartu khusus disabilitas, semua Bupati/Wali Kota harus peduli penyandang disabilitas saat melakukan pembangunan fasilitas umum, Disnakertrans tindaklanjuti soal pembuatan coworking space," kata Ganjar.

Komisi X DPR RI Apresiasi Ganjar

Cara Ganjar menggelar Musrenbangwil dengan berkeliling ke-6 wilayah pengembangan di Jateng diapresiasi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih. Fikri yang hadir dalam acara Musrenbangwil itu terkesan dengan konsep No One Left Behind yang diusung Ganjar dalam pembangunan.

"Musrenbangwil ini sangat bagus, mendengarkan semua pihak. Bahkan tadi yang tunarungu dan tunanetra saja diberi kesempatan dan dindengarkan. Ini keren menurut saya," katanya.

Fikri berharap apa yang dilakukan ini bisa ditiru oleh kepala daerah lainnya. Selain itu, kepada para anggota DPR baik pusat maupun daerah diharapkan bisa mendorong hal ini.

"Legislatif juga jangan hanya mengusulkan, tapi ikut dalam acara semacam ini supaya bisa mendengarkan suara dari masyarakat," tutupnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu