Follow Us :              

Pemprov Jateng Bersama FKD-MPU Berkomitmen Tingkatkan Kerja Sama Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19

  27 May 2021  |   11:00:00  |   dibaca : 644 
Kategori :
Bagikan :


Pemprov Jateng Bersama FKD-MPU Berkomitmen Tingkatkan Kerja Sama Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19

27 May 2021 | 11:00:00 | dibaca : 644
Kategori :
Bagikan :

Foto : Handy (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Handy (Humas Jateng)

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama 9 Pemerintah Provinsi lain yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU), berkomitmen untuk mengoptimalkan kerjasama penanggulangan Covid-19 dan pemulihan aktivitas ekonomi, terutama pada sektor pariwisata. 

Komitmen itu dibahas dalam Rapat Kerja Gubernur (Rakergub) ke-21 dengan tema "Sinergitas Kerja Sama Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Penanganan dan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pascavaksinasi" yang digelar secara daring, Kamis (28/5/2021).  Rapat tersebut menghasilkan nota kesepahaman tentang dua hal, yaitu sinergitas bersama lintas batas penanganan Covid-19 serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Rakergub itu dihadiri oleh Gubernur atau yang mewakili 10 Provinsi yang tergabung dalam FKD-MPU yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh Penjabat (Pj) Sekda, Prasetyo Aribowo. 

Pada acara itu Prasetyo menyampaikan, dalam upaya penanganan Covid-19, rumah sakit atau fasilitas kesehatan di Jawa Tengah tidak hanya melayani pasien dari wilayahnya tetapi juga pasien dari Provinsi lain di daerah perbatasan, seperti yang telah dilakukan rumah sakit di Solo. 

"Contohnya Rumah Sakit Moewardi Solo, (yang) menerima pasien dari Madiun. Tracing dari pasien yang masuk di daerah asal perlu diperkuat. Ini yang mungkin perlu penguatan dari Kementerian Kesehatan," katanya.  

Selain diperlukan kerja sama dalam pelaksanaan tracing di daerah asal pasien, Prasetyo juga berharap ada kebijakan pelayanan vaksinasi antarprovinsi. Khususnya bagi pekerja dengan KTP lain provinsi, seperti halnya vaksinasi pada lansia. 

"Selama ini kalau tidak salah, hanya lansia yang dilayani pada lokasi atau tempat keluarganya berada. (Lebih baik lagi). Kalau bisa warga yang bekerja di provinsi lain bisa juga dilayani pada provinsi setempat. (Tetapi) Ini mungkin perlu pembuatan kebijakan dari Kementerian Kesehatan, khususnya terkait dengan ketersediaan vaksinasinya," pintanya.  

Pada sektor pengembangan pariwisata,Prasetyo mengusulkan adanya regionalisasi bersama untuk menguatkan potensi masing-masing antarpelaku maupun antarpengelola destinasi. Terlebih, daerah tujuan wisata 10 provinsi anggota FKD-MPU bervariasi. 

"Mungkin tidak hanya diserahkan kepada Kementerian Pariwisata dalam konteks pengembangan destinasi, tapi juga penguatan pola perjalanan atau berbasis regionalisasi pada provinsi. Sehingga kita bisa tumbuh bersama, tidak hanya terkonsentrasi pada daerah tujuan wisata yang ada selama ini,"  ujar Prasetyo. 

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga, Sugeng Hariyono mengaku gembira dengan penyelenggaraan Rakor kali ini dalam upaya menanggulangi penularan Covid-19 secara bersama-sama. 

"Upaya yang baik dari 10 provinsi ini sangat kita apresiasi. Upaya seperti ini kita lakukan di masing-masing provinsi dengan melibatkan partisipasi berbagai pihak. Baik dari unsur masyarakat, swasta (maupun) Pemerintah, (semua) harus aktif," katanya. 

Sugeng mengingatkan, selain partisipasi berbagai pihak, menanggulangi penyebaran Covid-19 juga harus didukung dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan membentuk posko hingga di tingkat desa.  

"Pelaksanakan PPKM tidak mungkin hanya dilakukan pada tingkat pusat, kabupaten, kota atau provinsi tetapi juga hingga tingkat desa, bahkan RW dan RT," katanya. 

Upaya lain yang tidak kalah penting, menurutnya adalah menjaga keseimbangan perekonomian, dengan cara "gas-rem" secara tepat. Pada satu sisi melakukan penanganan Covid-19 dan di sisi lain harus tetap berupaya memulihkan pertumbuhan ekonomi, terutama sektor pariwisata.


Bagikan :

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama 9 Pemerintah Provinsi lain yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU), berkomitmen untuk mengoptimalkan kerjasama penanggulangan Covid-19 dan pemulihan aktivitas ekonomi, terutama pada sektor pariwisata. 

Komitmen itu dibahas dalam Rapat Kerja Gubernur (Rakergub) ke-21 dengan tema "Sinergitas Kerja Sama Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Penanganan dan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pascavaksinasi" yang digelar secara daring, Kamis (28/5/2021).  Rapat tersebut menghasilkan nota kesepahaman tentang dua hal, yaitu sinergitas bersama lintas batas penanganan Covid-19 serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Rakergub itu dihadiri oleh Gubernur atau yang mewakili 10 Provinsi yang tergabung dalam FKD-MPU yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh Penjabat (Pj) Sekda, Prasetyo Aribowo. 

Pada acara itu Prasetyo menyampaikan, dalam upaya penanganan Covid-19, rumah sakit atau fasilitas kesehatan di Jawa Tengah tidak hanya melayani pasien dari wilayahnya tetapi juga pasien dari Provinsi lain di daerah perbatasan, seperti yang telah dilakukan rumah sakit di Solo. 

"Contohnya Rumah Sakit Moewardi Solo, (yang) menerima pasien dari Madiun. Tracing dari pasien yang masuk di daerah asal perlu diperkuat. Ini yang mungkin perlu penguatan dari Kementerian Kesehatan," katanya.  

Selain diperlukan kerja sama dalam pelaksanaan tracing di daerah asal pasien, Prasetyo juga berharap ada kebijakan pelayanan vaksinasi antarprovinsi. Khususnya bagi pekerja dengan KTP lain provinsi, seperti halnya vaksinasi pada lansia. 

"Selama ini kalau tidak salah, hanya lansia yang dilayani pada lokasi atau tempat keluarganya berada. (Lebih baik lagi). Kalau bisa warga yang bekerja di provinsi lain bisa juga dilayani pada provinsi setempat. (Tetapi) Ini mungkin perlu pembuatan kebijakan dari Kementerian Kesehatan, khususnya terkait dengan ketersediaan vaksinasinya," pintanya.  

Pada sektor pengembangan pariwisata,Prasetyo mengusulkan adanya regionalisasi bersama untuk menguatkan potensi masing-masing antarpelaku maupun antarpengelola destinasi. Terlebih, daerah tujuan wisata 10 provinsi anggota FKD-MPU bervariasi. 

"Mungkin tidak hanya diserahkan kepada Kementerian Pariwisata dalam konteks pengembangan destinasi, tapi juga penguatan pola perjalanan atau berbasis regionalisasi pada provinsi. Sehingga kita bisa tumbuh bersama, tidak hanya terkonsentrasi pada daerah tujuan wisata yang ada selama ini,"  ujar Prasetyo. 

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga, Sugeng Hariyono mengaku gembira dengan penyelenggaraan Rakor kali ini dalam upaya menanggulangi penularan Covid-19 secara bersama-sama. 

"Upaya yang baik dari 10 provinsi ini sangat kita apresiasi. Upaya seperti ini kita lakukan di masing-masing provinsi dengan melibatkan partisipasi berbagai pihak. Baik dari unsur masyarakat, swasta (maupun) Pemerintah, (semua) harus aktif," katanya. 

Sugeng mengingatkan, selain partisipasi berbagai pihak, menanggulangi penyebaran Covid-19 juga harus didukung dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan membentuk posko hingga di tingkat desa.  

"Pelaksanakan PPKM tidak mungkin hanya dilakukan pada tingkat pusat, kabupaten, kota atau provinsi tetapi juga hingga tingkat desa, bahkan RW dan RT," katanya. 

Upaya lain yang tidak kalah penting, menurutnya adalah menjaga keseimbangan perekonomian, dengan cara "gas-rem" secara tepat. Pada satu sisi melakukan penanganan Covid-19 dan di sisi lain harus tetap berupaya memulihkan pertumbuhan ekonomi, terutama sektor pariwisata.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu