SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meminta Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jateng untuk terus menjaga lahan sawah dilindungi (LSD), guna memantapkan posisi sebagai penumpu dan lumbung pangan nasional. 

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Pelepasan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah, Lampri, di Hotel Gumaya, Kota Semarang pada Sabtu malam, 28 Februari 2026.

"Kolaborasi yang sudah lama terjalin ini harus ditetapkan dan ditingkatkan, terlepas ada atau tidaknya pergantian Pimpinan BPN Jawa Tengah," ucapnya dalam sambutan.

Gubernur menyampaikan, BPN memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah di seluruh kabupaten/kota hingga tingkat desa. Maka dari itu, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jateng bersama BPN dan stakeholder lainnya harus terus terjalin untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan.

Selama satu tahun Lampri menjabat sebagai Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah, sudah banyak permasalahan di kabupaten/kota yang terselesaikan. Salah satunya LSD yang menjadi bagian penting untuk memantapkan posisi Jateng sebagai lumbung pangan nasional.

Di samping lahan pertanian, Pemprov Jateng juga membangun kolaborasi dengan ATR/BPN terkait dengan dukungan investasi. Sebab, kepastian hukum terhadap hak atas tanah bagi para investor menjadi salah satu elemen penting dalam realisasi investasi di Jateng. Tentunya, tanpa mengubah lahan sawah yang sudah ada.

Diketahui, kolaborasi antara Pemprov Jateng dan ATR/BPN Jateng diwujudkan dalam nota kesepakatan Sinergitas Penyelenggaraan Urusan Agraria, Pertanahan dan Penataan Ruang, serta Perjanjian Kerja Sama Sertifikasi Hak Atas Tanah Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Realisasi sertifikasi LP2B pada tahun 2025 di Jateng mencapai sekitar 240 bidang, meliputi 80 bidang di Blora, 80 bidang di Wonosobo, dan 80 bidang di Cilacap. Capaian secara kumulatif selama periode 2023-2025 sebanyak 5.331 bidang di 22 kabupaten.

Sementara untuk tertib administrasi pertanahan, selama 2024–2025 sudah dilakukan pada 160 bidang tanah. Tak hanya itu, ada pula pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti penetapan lokasi bufferzone PT KPI RU IV Cilacap, Bendungan Bodri (Kabupaten Kendal dan Temanggung), serta penetapan lahan Jalan Tol Semarang–Demak Seksi 1.

Adapun capaian Gugus Tugas Reforma Agraria, meliputi redistribusi 1.050 bidang yang terbagi menjadi 616 bidang di Cilacap dan 444 bidang di Brebes selama 2025. Kemudian, penataan akses reforma agraria (ARA) sebanyak 3.700 KK.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah, Lampri mengatakan, sinergi dan kolaborasi dengan Pemprov Jateng dan Forkopimda Jateng telah membantu dalam mewujudkan kegiatan yang dilakukan oleh ATR/BPN Jateng. 

Selama satu tahun terakhir, ATR/BPN Jateng telah menyelesaikan sekitar 2.000 lebih kualitas data bidang tanah kelas 4, 5, dan 6 atau yang juga disebut dengan KW 456.

KW 456 adalah sertipikat tanah yang terbit pada tahun 1961–1967. Saat itu, sertipikat tanah belum memiliki peta kadaster yang menggambarkan informasi detail tentang tanah dan properti. Kondisi tersebut menjadikan tanah dengan sertipikat KW 456 lebih berpotensi diserobot oleh mafia tanah.

"Saya senang atas capaian untuk menekan KW 456 ini," paparnya.

Sebagai informasi, Lampri meninggalkan jabatan sebagai Kepala Kantor ATR/BPN Jawa Tengah untuk menduduki jabatan baru sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. Jabatan yang ditinggalkan Lampri diisi oleh Kartono Agustiyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah.