SEMARANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi desa. 

Tercatat 119 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah telah menjalin kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Rinciannya, 53 SPPG bekerja sama dengan BUMDes dan 66 SPPG bermitra dengan KDKMP. Komoditas yang disuplai, antara lain ayam, telur, sayuran, bumbu, dan bahan makanan lain yang dipasok dari desa-desa di 35 kabupaten/kota.

“Program MBG ini bukan sekadar soal makan bergizi. Di dalamnya ada investasi strategis, membangun sumber daya manusia, sekaligus (memberikan) efek ganda terhadap perekonomian daerah, termasuk penguatan wirausaha di 35 kabupaten/kota,” ucap Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dalam Rapat Koordinasi MBG di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Selasa, 3 Maret 2026.

Ia menyampaikan bahwa integrasi program MBG dengan koperasi desa perlu terus diperkuat. Sejauh ini, pembentukan KDKMP di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan.

Adapun dari total 8.523 desa/kelurahan yang ada di provinsi ini, sebanyak 6.217 KDKMP atau 73% telah operasional, dengan jumlah anggota sebanyak 200.007 orang. Selain itu, Jawa Tengah memiliki 598 gedung KDKMP atau 35% dari total nasional.

“Saya minta para bupati dan wali kota melakukan konektivitas antara MBG dengan koperasi di daerah masing-masing. Ini harus linear dan saling menguatkan,” tegasnya.

Jawa Tengah menargetkan produksi padi tahun 2026 mencapai 10,55 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), atau meningkat 12,22% dari realisasi tahun 2025. Target tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan MBG serta aktivitas ekonomi desa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan, MBG dirancang sebagai penggerak ekonomi rakyat. Maka dari itu, ia mengingatkan agar SPPG tidak mengambil bahan baku dari grosir besar di luar daerah, tetapi memprioritaskan pemasok lokal.

“Jalannya ekonomi UMKM di desa itu ya lewat SPPG. Jangan lagi cari grosir jauh-jauh. Libatkan koperasi desa, BUMDes, petani, peternak, dan nelayan sebagai produsen pangan lokal,” tegasnya.

Menurutnya, koperasi desa diharapkan dapat berfungsi sebagai agregator sekaligus penyangga harga. Jika harga gabah, jagung, ikan, atau komoditas lain berada di bawah harga acuan, koperasi dapat menyerap dan menyalurkannya melalui skema MBG.