SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meminta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. 

Hal itu disampaikannya saat beraudiensi dengan Kepala BNNP Jateng, Toton Rasyid, di ruang kerjanya pada Kamis, 26 Februari 2026.

Gubernur menilai, upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak hanya dapat diselesaikan dengan acara seremonial, tetapi perlu dilakukan secara konsisten dan masif. 

Maka dari itu, ia meminta program pencegahan, seperti Kampung Bersinar (Bersih dari Narkoba) dan Kampung Tangguh, kembali diperkuat dengan mengadakan berbagai kegiatan di tingkat desa dan kelurahan. Sebab, Gubernur menilai, pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemberantasan narkoba.

“Paling penting Kampung Bersinar dan (Kampung) Tangguh itu diekspose lagi,” tegasnya.

Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Jateng memberikan dukungan anggaran kepada BNNP Jateng. Tercatat, hibah yang diberikan pada tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp200 juta, kemudian naik menjadi Rp750 juta pada 2024. Bahkan, angkanya kembali meningkat menjadi Rp1,5 miliar pada 2025 dan 2026. 
 
Dalam pertemuan itu, Gubernur meminta BNNP Jateng menjadikan wilayah Semarang dan Solo sebagai prioritas perhatian. Sebab, keduanya merupakan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. 

Selain itu, ia juga meminta BNNP mendata kabupaten/kota yang belum memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) agar dapat didorong pembentukannya.

Pada kesempatan itu, Kepala BNNP Jateng, Toton Rasyid, mengapresiasi dukungan dari Pemprov Jateng dalam upaya pemberantasan narkoba.  

“Ke depan kami berharap terus mendapatkan dukungan, termasuk untuk penguatan fasilitas rehabilitasi rawat inap,” ujarnya. 

Ia menyampaikan, saat ini fasilitas rumah sakit untuk rehabilitasi masih terbatas, rata-rata hanya tersedia sekitar 10 tempat tidur. Selain itu, setiap tahun BNNP Jateng hanya mampu merehabilitasi rata-rata sekitar 500 orang. Maka dari itu, ia berharap dukungan yang diberikan oleh Pemprov Jateng dapat terus ditingkatkan. 

Toton mengungkapkan, saat ini baru 9 Kabupaten/Kota di Jateng yang memiliki BNNK. Melihat hal tersebut, pihaknya membuka opsi penguatan berbasis zonasi untuk memaksimalkan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Tak hanya upaya pencegahan, audiensi juga membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi narkoba sebagai _extraordinary crime_ atau kejahatan luar biasa.