SEMARANG - Seluruh Bupati/Wali Kota di Jawa Tengah yang daerahnya masuk ke dalam zona merah diperintahkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan itu penting, agar tidak terjadi gesekan antar warga dalam penanganan Covid-19. 

Hal itu disampaikan Ganjar usai memimpin rapat penanganan Covid-19 di kantornya, Senin (14/6/2021). Ia menegaskan, tidak boleh ada Bupati/Wali Kota yang bertentangan dalam upaya pengendalian Covid-19 di daerahnya masing-masing. 

"Perlu kesepakatan bersama (daerah) di area yang  (termasuk) zona merah. Contohnya Kudus dan sekitarnya, mereka butuh kesepakatan bagaimana mengatasi pelintas batas, orang belanja, orang bekerja dan lainnya. Kalau aturannya tidak sama, maka ini akan menimbulkan potensi gesekan," katanya. 

Ganjar mengatakan, ia siap menjadi mediator bagi para Bupati/Wali Kota terkait kesepakatan tersebut. Hari ini, dirinya telah memerintahkan seluruh Sekda di Jawa Tengah untuk melakukan rapat guna membahas kesepakatan-kesepakatan bersama itu. 

"Yang perlu dibahas, umpama kalau ada warga dari Kabupaten/Kota lain, bagaimana mengatasinya, apakah dites atau diambil sampling. Kedua, bagaimana mengatur waktu atau tata cara beribadah, karena Sragen sudah mengusulkan dan disepakati MUI setempat untuk beribadah di rumah," jelasnya. 

Termasuk aturan tempat-tempat pariwisata dan kegiatan keramaian lainnya. Jika di suatu daerah tempat pariwisata ditutup, sementara daerah lain masih buka, maka orang di daerah tertentu itu akan berbondong-bondong ke daerah yang masih buka tempat wisatanya. 

"Ini kan bahaya (jika aturan berbeda). Maka kalau aturannya sama, itu bisa dikendalikan. Dan ini tadi disepakati untuk membahas soal itu," terangnya. 

Selain membahas upaya penyamaan kebijakan, dalam rapat tersebut juga dibahas tentang persiapan semua daerah mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19, termasuk tentang munculnya varian baru. Beberapa daerah, lanjut Ganjar, sudah berinisiatif menambah tempat tidur di rumah sakit, baik ICU maupun isolasi. 

"Tempat isolasi terpusat juga sudah dibuat, dan saya minta semua melaporkan agar tercatat. Termasuk soal vaksinasi, semua Bupati/Wali Kota sepakat untuk menggenjot (mempercepat) vaksinasi. Tapi masalahnya, tadi banyak yang (menyampaikan) kekurangan vaksin, maka saya akan koordinasikan dengan Menkes," pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo mengatakan, vaksinasi memang menjadi kunci penanganan Covid-19. Data yang sudah ada, dari kasus meninggal antara 9 Mei sampai 13 Juni 2021, sebanyak 97,7 persen kematian karena pasien belum divaksin. 

"Pasien Covid-19 yang meninggal itu, 97,7 persen ternyata belum divaksin. Sementara yang sudah divaksin dan meninggal itu hanya 2,3 persen, dan rata-rata baru vaksin dosis pertama. Artinya, yang belum divaksin memang masih sangat rentan," jelasnya. 

Untuk itu, Yulianto meminta seluruh daerah di Jawa Tengah meningkatkan program vaksinasi. Meski vaksin masih belum mencukupi, tapi stok vaksin yang masih ada di berbagai daerah diminta dihabiskan. 

"Stok vaksin yang ada kami minta dihabiskan. Kami juga akan berupaya menambah vaksin dengan berkoordinasi pada Kemenkes agar dapat perhatian," pungkasnya.