SEMARANG -Berdasarkan data pergerakan wilayah dari Pemerintah Pusat, mobilitas warga Jawa Tengah selama PPKM Darurat terus mengalami penurunan. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait evaluasi Pembatasan Mobilitas Selama PPKM Darurat di Jawa dan Bali, Minggu (11/7/2021). 

“Tadi Pak Menko mengapresiasi. Jawa tengah lumayan, pergerakannya mulai ada beberapa Kabupaten/Kota yang menguning. Hitamnya tinggal sedikit, sebagian masih merah. Jadi artinya ada kemajuan lah,” kata Ganjar. 

Atas pencapaian itu, ia berterimakasih kepada jajaran Polda Jawa Tengah dan Pangdam IV/Diponegoro yang berperan dalam membantu melakukan pendisiplinan baik di jalan maupun di pusat keramaian. 

Meski sudah mengalami penurunan, Ganjar tidak berpuas diri. Ia berharap hal ini bisa menjadi penambah semangat Bupati/Wali Kota di wilayahnya untuk lebih mendorong Camat, Lurah hingga Kades untuk ikut membantu sosialisasi, sehingga pergerakan bisa dikurangi hingga level terkecil. 

“Kawan-kawan Kades saya ajak berikan penjelasan informasi PPKM Darurat kepada warganya untuk kurangi pergerakan. Kalau itu bisa dikunci pada level bawah maka kemungkinan itu akan bisa membantu (menekan) pergerakan itu dan memang nggak boleh bosen sosialisasinya,” ujarnya 

Selain pergerakan masyarakat di area publik, pergerakan di sektor industri yang masih tinggi juga menjadi perhatian Ganjar. 

“Makanya kemarin kita minta APINDO untuk ikut ngobrol sama kita bagaimana mengelola itu. Karena faktanya diberikan oleh Pak Luhut tadi, ada beberapa daerah yang kalau malam lampunya masih terang. Itu menunjukkan kalau pergerakan itu betul-betul (masih) terjadi. Nah ini yang kita kurangi,” tutur Ganjar. 

Menindaklanjuti temuan ini, ia akan berkoordinasi dengan para pemimpin perusahaan untuk memastikan aturan PPKM Darurat ini lebih ditaati. 

“Maka saya minta bantuan dari para CEO, Direktur perusahaan, kalau kritikal ya kritikal, kalau esensial (ya) esensial, nggak perlu ada ketidakbenaran informasi lah. Jadi biar kita nanti bisa membantu kelancarannya,” ucap Ganjar. 

Fakta di lapangan, hingga hari ini Ganjar masih menerima banyak laporan adanya perusahaan atau industri yang beroperasi tidak sesuai dengan penggolongan seperti yang diatur dalam kebijakan PPKM Darurat. 

“Saya khawatir yang tidak esensial nanti diesensialkan, yang (tidak) kritikal dikritikalkan, akhirnya terjadi nanti pergerakan massanya juga banyak,” tegas Ganjar.

Seperti diketahui, PPKM Darurat membuat aturan pembatasan pergerakan bagi industri dan perusahaan berdasarkan penggolongan. Industri dan perusahaan golongan kritikal adalah yang paling banyak mendapat kelonggaran karena peran mereka sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 

Golongan lain yang mendapat dispensasi adalah golongan esensial, seperti jasa keuangan, komunikasi dan lainnya yang berperan penting dalam mendukung kelancaran dan kestabilan kehidupan sektor lainnya. Meski tidak selonggar golongan kritikal, mereka masih bisa melakukan pergerakan. Di luar golongan kritikal dan esensial, industri dan perusahaan dilarang beropearasi selama PPKM Darurat.