Follow Us :              

Rembug Desa Cilacap, Kades "Curhat" Sulitnya Edukasi Warga

  22 July 2021  |   10:00:00  |   dibaca : 500 
Kategori :
Bagikan :


Rembug Desa Cilacap, Kades "Curhat" Sulitnya Edukasi Warga

22 July 2021 | 10:00:00 | dibaca : 500
Kategori :
Bagikan :

Foto : Slam (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Slam (Humas Jateng)

CILACAP -Kesulitan mengedukasi warga untuk mentaati protokol kesehatan (prokes), menjadi salah satu persoalan yang dialami hampir semua Kepala Desa, tidak terkecuali di Kabupaten Cilacap. Masalah ini menjadi salah satu pembahasan dalam acara Rembug Desa edisi ketiga bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pendopo Kabupaten Cilacap, Kamis (22/7/2021), yang diikuti 227 Lurah /Kades se-Kabupaten Cilacap. 

Pengalaman Kades Padangsari, Mahruri, misalnya. Ia mengungkapkan, rata-rata warga sudah merasa jenuh memakai masker “Ada juga yang beralasan karena aktivitasnya (cuma ) di sawah jadi merasa bebas tidak pakai masker.” 

Hal serupa juga dialami Kades Karangtengah, Suhartono dan Kades Pesawahan, Wasito. Meski sudah sering diedukasi dan disosialisasikan, namun sekitar 50 persen warganya tidak taat prokes. 

"Sulit sekali memberikan penyadaran pada masyarakat untuk menerapkan prokes. Padahal kami sudah keliling membagikan masker dan sosialisasi," kata Suhartono. 

Tidak hanya soal ketaatan prokes, beragam persoalan lain juga disampaikan para Kades, mulai dari  masyarakat yang tidak percaya dengan Covid-19 hingga yang tidak percaya vaksin. 

Ada pula Kades yang mengadu soal kesulitan menata pasar, meminta izin membuka tempat pariwisata hingga meminta vaksin dan bantuan tenaga medis. 

"Kami minta bantuan vaksin Pak. Ada banyak warga kami yang ingin kerja ke luar negeri. Syaratnya harus divaksin. Kami sudah menghubungi Puskesmas tapi belum ada jawaban. Kami mohon agar ini dibantu pak," kata Kades Karangturi, Misar. 

Merespons aduan-aduan itu, Ganjar meminta Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes)  Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap untuk segera menindaklanjuti kebutuhan di tingkat desa. 

"Tolong Pak Yuli (Kadinkes) dicatat dan segera ditindaklanjuti ya, itu dibantu warganya apakah vaksin dan tenaga kesehatan," perintah Ganjar. 

Terkait masih rendahnya kesadaran prokes sebagian warga, Ganjar juga meminta Camat, Babinsa/Bhabinkamtibmas untuk terjun membantu edukasi. 

"Ini catatan buat kita semua dan kita harus bantu. Camat, Babinsa/Bhabinkamtibmas serta Dinkes harus turun membantu memberikan edukasi. Kalau perlu dengan testimoni-testimoni yang baik," jelasnya. 

Sepanjang pengamatannya, Ganjar menilai para Kades di Cilacap sudah mampu melakukan penanganan Covid-19 dengan baik. Selain mampu melaksanakan gerakan Jogo Tonggo, mereka juga telah memanfaatkan 8 persen anggaran dana desa untuk penanganan pandemi. 

“Tadi saya tes, mereka paham berapa yang sakit, berapa ibu hamil, berapa yang risiko tinggi. Tahu detil, bahkan presisi. Maka kalau nanti ada bantuan-bantuan dari pemerintah termasuk obat dari TNI/Polri, saya minta Kades-Kades itu diajak bicara," pungkasnya. 

Ganjar menyatakan, Rembug Desa memang bertujuan menggali persoalan faktual di masyarakat. Menurutnya, Pandemi Covid-19 tidak bisa dilawan hanya dengan data yang dilaporkan pejabat. Namun harus didahului dengan mendengar suara masyarakat di setiap level.


Bagikan :

CILACAP -Kesulitan mengedukasi warga untuk mentaati protokol kesehatan (prokes), menjadi salah satu persoalan yang dialami hampir semua Kepala Desa, tidak terkecuali di Kabupaten Cilacap. Masalah ini menjadi salah satu pembahasan dalam acara Rembug Desa edisi ketiga bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pendopo Kabupaten Cilacap, Kamis (22/7/2021), yang diikuti 227 Lurah /Kades se-Kabupaten Cilacap. 

Pengalaman Kades Padangsari, Mahruri, misalnya. Ia mengungkapkan, rata-rata warga sudah merasa jenuh memakai masker “Ada juga yang beralasan karena aktivitasnya (cuma ) di sawah jadi merasa bebas tidak pakai masker.” 

Hal serupa juga dialami Kades Karangtengah, Suhartono dan Kades Pesawahan, Wasito. Meski sudah sering diedukasi dan disosialisasikan, namun sekitar 50 persen warganya tidak taat prokes. 

"Sulit sekali memberikan penyadaran pada masyarakat untuk menerapkan prokes. Padahal kami sudah keliling membagikan masker dan sosialisasi," kata Suhartono. 

Tidak hanya soal ketaatan prokes, beragam persoalan lain juga disampaikan para Kades, mulai dari  masyarakat yang tidak percaya dengan Covid-19 hingga yang tidak percaya vaksin. 

Ada pula Kades yang mengadu soal kesulitan menata pasar, meminta izin membuka tempat pariwisata hingga meminta vaksin dan bantuan tenaga medis. 

"Kami minta bantuan vaksin Pak. Ada banyak warga kami yang ingin kerja ke luar negeri. Syaratnya harus divaksin. Kami sudah menghubungi Puskesmas tapi belum ada jawaban. Kami mohon agar ini dibantu pak," kata Kades Karangturi, Misar. 

Merespons aduan-aduan itu, Ganjar meminta Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes)  Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap untuk segera menindaklanjuti kebutuhan di tingkat desa. 

"Tolong Pak Yuli (Kadinkes) dicatat dan segera ditindaklanjuti ya, itu dibantu warganya apakah vaksin dan tenaga kesehatan," perintah Ganjar. 

Terkait masih rendahnya kesadaran prokes sebagian warga, Ganjar juga meminta Camat, Babinsa/Bhabinkamtibmas untuk terjun membantu edukasi. 

"Ini catatan buat kita semua dan kita harus bantu. Camat, Babinsa/Bhabinkamtibmas serta Dinkes harus turun membantu memberikan edukasi. Kalau perlu dengan testimoni-testimoni yang baik," jelasnya. 

Sepanjang pengamatannya, Ganjar menilai para Kades di Cilacap sudah mampu melakukan penanganan Covid-19 dengan baik. Selain mampu melaksanakan gerakan Jogo Tonggo, mereka juga telah memanfaatkan 8 persen anggaran dana desa untuk penanganan pandemi. 

“Tadi saya tes, mereka paham berapa yang sakit, berapa ibu hamil, berapa yang risiko tinggi. Tahu detil, bahkan presisi. Maka kalau nanti ada bantuan-bantuan dari pemerintah termasuk obat dari TNI/Polri, saya minta Kades-Kades itu diajak bicara," pungkasnya. 

Ganjar menyatakan, Rembug Desa memang bertujuan menggali persoalan faktual di masyarakat. Menurutnya, Pandemi Covid-19 tidak bisa dilawan hanya dengan data yang dilaporkan pejabat. Namun harus didahului dengan mendengar suara masyarakat di setiap level.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu