SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Untuk itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak seluruh Bupati/Wali Kota dan pimpinan DPRD se-Jawa Tengah datang ke Semarang mengikuti rapat koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintregasi pada Kamis (11/11/2021). 

Pada forum yang diadakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja tersebut, peserta bisa langsung berdiskusi dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri. 

"Jadi kemarin saya ditelpon pak Firli, (dia) minta kita rapat koordinasi pencegahan korupsi. Maka saya ajak semua Bupati/Wali Kota dan pimpinan legislatif untuk ikut bersama," kata Ganjar. 

Ganjar mengatakan, pihaknya sengaja mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se Jateng guna mengingatkan kembali komitmen bersama untuk tidak melakukan korupsi. Kehadiran pimpinan KPK juga diharapkan bisa menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah di Jateng untuk menjalankan pemerintahan dan anggaran daerah dengan baik. 

Menurut Ganjar, meskipun di Jateng selama ini koordinasi dengan KPK sudah berjalan baik, bahkan sudah memiliki group Whatsapp untuk berkonsultasi langsung dengan KPK terkait pencegahan tindak pidana korupsi, tetapi masih banyak kepala daerah yang khawatir dan bingung saat berhadapan dengan aparat penegak hukum. 

Lanjut Ganjar,  mereka khawatir melakukan kesalahan karena tanpa disadari akibat ketidaktahuan mereka pada aturan yang semestinya. 

"Banyak kegelisahan kawan-kawan muncul, apalagi saat berhubungan dengan aparat penegak hukum. Sebenarnya kami ini salahnya di mana? Maka kita komunikasikan agar pencegahan korupsi benar-benar bisa dilakukan," kata Gubernur Jateng  ini 

Dalam pertemuan itu, sejumlah kepala daerah menanyakan beberapa hal teknis kepada Ketua KPK dan Gubernur Jateng. Misalnya Bupati Banyumas, Achmad Husein yang bertanya tentang pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. 

"Kami semua ini takut dan tidak mau di OTT KPK. Padahal semangat KPK itu kan pencegahan korupsi. Kami mohon ke KPK, agar terus mendampingi kami dan terus mengingatkan kami sebagai upaya pencegahan. Karena selama ini tidak sedikit kepala daerah yang tidak tahu kalau yang dilakukannya itu salah," katanya. 

Ada juga keluhan dari Bupati Batang, Wihaji, tentang mahalnya biaya Pilkada. Biaya Pilkada yang tidak sebanding dengan biaya operasional kepala daerah, menurutnya rawan menimbulkan potensi korupsi. 

Terkait keluhan ini, Ketua KPK  mengaku bisa mengerti kondisi itu. Seperti disampaikan Wihaji, survei yang dilakukan KPK juga menunjukkan fakta ini. KPK telah mengusulkan pada pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pilkada agar bisa menyelesaikan persoalan ini. 

Semua peserta menyimak dengan seksama arahan Firli Bahuri, terutama saat membahas hal-hal yang berpotensi memunculkan tindakan korupsi serta cara-cara pencegahannya. 

"Kami selalu berkoordinasi dengan inspektorat di daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi saya minta kepada seluruh Bupati/Wali Kota untuk mengoptimalkan peran inspektorat pengawas internal masing-masing," ucap Firli Bahuri. 

Ketua KPK memastikan semua kepala daerah tidak boleh takut dengan KPK, selama mereka bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran. 

"KPK tidak pernah mencari-cari kesalahan, tapi (ada) kesalahan pasti bisa kami temukan,"  tandas Firli. 

Firli Bahuri juga mengingatkan tentang dampak korupsi bagi masyarakat. 

"Saya juga berharap, semua kepala daerah berintegritas dan sadar, bahwa korupsi itu perbuatan jahat karena merampas hak-hak masyarakat," tandasnya lagi.