SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mendorong Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik hingga tingkat pemerintah kecamatan dan desa. Langkah ini perlu dilakukan guna mewujudkan transparansi informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik hingga tingkat terkecil.  

"KIP Award 2021 yang dinilai baru RSUD dan OPD. Bagaimana kedepan kita ajak tingkat kecamatan atau lebih kecil lagi tingkat desa. Bisa tidak ya desa kita ikutkan dalam keterbukaan informasi publik?" ujar Taj Yasin saat memberikan sambutan pada acara Penganugerahan Badan Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Aula Udinus, Selasa (14/12/2021).  

Wagub yakin jika kedepan KIP Jawa Tengah juga akan melibatkan pemerintah tingkat kecamatan hingga desa maka hal ini akan mendorong  Aparatur Sipil Negara yang bersih seperti yang telah diterapkan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini. 

"Terkait keterbukaan informasi, kita di Pemprov sudah terbuka. Berani bekerja bersih, cepat, dan tuntas, mulai dari pelaporan LHKPN dari tingkat ASN semua sudah dilaksanakan dengan baik. Artinya kita mendorong betul Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik terwujud di Pemprov Jateng," jelasnya.  

Tidak kalah penting dari tata kelola keterbukaan informasi publik yang baik, menurutnya adalah masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan publik dan tidak kesulitan saat mengurus berbagai keperluan. Publik dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan melalui berbagai media yang disediakan pemerintah tanpa harus berbelit-belit.  

Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga mengucapkan selamat kepada semua penerima penghargaan KIP Award 2021 dan menyerahkan secara simbolis kepada empat pemenang kategori Informatif Terbaik. Mereka adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Jawa Tengah, Pemkot Surakarta, RSUD dr Margono Soekarjo Banyumas, serta RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang. 

Menurutnya, Dinas Kominfo Jawa Tengah telah memberikan layanan informasi publik yang mudah dan transparan. Wagub berharap penghargaan itu akan semakin menginspirasi semua pihak penyelenggaran negara agar bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) lewat keterbukaan informasi publik. 

"Terima Kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya atas keberanian membuka diri memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga kita senantiasa bekerja dengan lebih baik dan lebih mantab. Selain itu, karena kita sudah terbuka kepada masyarakat maka publik sudah bisa menilai," katanya. 

Selain empat informatif terbaik, puluhan badan publik di Pemprov, kabupaten, dan kota di Jawa Tengah juga menerima penghargaan. Penghargaan itu meliputi kategori menuju informatif dan kategori informatif yang diberikan pada kelompok satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kabupaten kota, RSUD, badan vertikal, Bawaslu kabupaten/kota, serta KPU kabupaten/kota. Salah satu peraih penghargaan kategori informatif kelompok SKPD, yakni Sekretariat Provinsi Jawa Tengah.  

Ketua KIP Jawa Tengah, Sosiawan, mengapresiasi para pejuang informasi berkualitas, termasuk para pekerja media massa, badan publik, pimpinan-pimpinan badan publik, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang telah berkomitmen mewujudkan tata kelola informasi publik dengan baik.  

"Kami mengajak pejuang-pejuang informasi, termasuk badan publik, pimpinan badan publik, dan PPID bersama-sama menjadi pejuang informasi publik berkualitas. Hal ini penting karena kita ingin membangun good governance di pemerintahan kita," katanya.  

Karena sesungguhnya esensi dan spirit dari keterbukaan informasi publik, menurut Sosiawan, adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik yang parameter utamanya adalah transparansi, akuntabilitas, bersih, efektif, efisien, pemerintahan yang bertanggungjawab, dan bebas dari KKN. 

Pada KIP Award 2021, ini pihaknya telah mengubah paradigma bukan lagi pemeringkatan juara 1, 2, 3, tetapi memakai pengkategorian mulai dari kategori cukup informatif, menuju informatif, atau sudah informatif. Pengkatagorian ini dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) untuk mengukur sejauh mana badan publik telah memenuhi layanan standar informasi publiknya. 

"Tapi saya pastikan yang kami undang ini adalah para pemenang, dimana passing grade (standar kelulusan) 80 di setiap badan publik sudah tercapai. Artinya, kami sangat mengapresiasi komitmen dan segala usaha badan publik untuk menuju tata kelola informasi publik semua sudah dilakukan," terangnya.