SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk mendukung integrasi satu data Indonesia. 

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Jateng dan BPS RI yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Jumat, 4 Juli 2025.

Dalam kerja sama ini, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi pilot project (percontohan) terkait dengan integrasi data BPS RI. Fokus kerja samanya tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data, serta informasi statistik dalam rangka pembangunan daerah.
 
Pada kesempatan itu, Gubernur menjelaskan, data merupakan elemen penting untuk menentukan arah kebijakan publik. Sebab, dalam data itu ada dokumentasi tentang perkembangan wilayah dari berbagai sektor yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan pembangunan daerah.

"Ini penting dalam rangka perkembangan wilayah. Jadi, Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan kolaborasi dengan BPS pusat, yang nanti akan kita jabarkan ke seluruh kabupaten/kota," katanya.

Kerja sama antara Pemprov Jateng dan BPS RI, meliputi pengumpulan dan validasi terkait tiga variabel penting, yakni data investasi, industri, dan pertanian. Ketiga variabel itulah yang dapat digunakan untuk mengangkat potensi wilayah Jateng. 

"Data-data ini perlu dan penting, karena (data itu digunakan) untuk membuat suatu kebijakan publik yang diambil oleh seorang user (pengguna), baik itu dari provinsi maupun para bupati/wali kota,” kata Gubernur. 

Gubernur menambahkan, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha.BPS juga menjamin kerahasiaan data internal yang dijadikan bahan kajian.

"Ini selaras dengan kebijakan Mendagri (Menteri Dalam Negeri), bahwa nanti tidak hanya inflasi yang akan dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi termasuk data perkembangan ekonomi wilayah di seluruh provinsi (di) Indonesia, akan dikembangkan dan yang pertama adalah Jawa Tengah," ucap Gubernur.

Sementara itu, Kepala BPS RI, mengapresiasi sambutan hangat Gubernur dalam rangka meningkatkan kualitas data statistik agar lebih tepat dan akurat. Diketahui, penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi yang pertama dilakukan oleh BPS RI dan Pemprov Jateng. 

"Data statistik ini bisa dijadikan basis bagi Gubernur dan jajarannya, untuk menghasilkan resep kebijakan yang lebih tepat. Kalau datanya bagus, resepnya akan tepat. Jika diagnosanya bagus, pasti obatnya tidak akan keliru," katanya.

Harapannya, kolaborasi ini mampu mengumpulkan data dengan lebih baik dan komprehensif sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Maka dari itu, BPS berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pencatatan dan keakuratan dalam penyusunan data statistik. 

Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada 7-8 provinsi yang menjadi pilot project, dan Jawa Tengah menjadi salah satunya.

Amalia menjelaskan, Jateng memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sekitar 9% dari PDB nasional itu disumbang oleh Jateng. Diketahui, sepertiga dari ekonomi Jateng ini ditopang oleh sektor industri manufaktur, sedangkan sekitar 14% dari ekonomi Jateng disumbang oleh sektor pertanian.

"Jadi langkah pertama targetkan dulu ketiga pencatatan data yang lebih baik, yaitu untuk data investasi, data industri manufaktur, dan data pertanian," jelasnya.

Pencatatan ini menjadi penting, apalagi pada tahun 2026 nanti, BPS akan mengadakan sensus ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sensus itu bukan hanya sampel data, melainkan keseluruhan denyut dan aktivitas ekonomi Indonesia, termasuk di wilayah Jateng.

"Sensus ekonomi 2026 itu, nantinya juga akan dipayungi oleh MoU (nota kesepakatan) ini," kata Amalia.