KEBUMEN – Bertepatan dengan Hari Kelautan Nasional 2025, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan komitmennya dalam memperkuat sektor kelautan di wilayahnya. 

Ia mengapresiasi kontribusi seluruh pelaku sektor kelautan di Jateng, mulai dari nelayan, petambak, pembudi daya rumput laut dan garam, hingga pekerja kapal dan buruh industri pengolahan ikan.

Diketahui, dari 35 Kabupaten/Kota di Jateng, sebanyak 17 daerah berada di wilayah pesisir dan menyimpan potensi ekonomi kelautan yang besar.

“Kita punya kekuatan ekspor produk perikanan hingga ke Asia Timur dan Amerika, tetapi saat ini, tantangan kita juga besar, terutama krisis iklim yang menyebabkan abrasi, rob, dan kerusakan ekosistem mangrove,” ujar Wagub saat meresmikan Masjid Baitul Hasan di Kebumen pada Rabu, 2 Juli 2025.

Guna menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jateng berupaya memperkuat program Mageri Segoro. Program ini merupakan gerakan rehabilitasi pesisir berbasis kolaborasi masyarakat, kampus, dan komunitas lingkungan, yang bertujuan untuk memperbaiki ekosistem lingkungan dan memperkuat sabuk pantai.

“Pemulihan ekosistem mangrove akan menahan abrasi, mengembalikan garis pantai, sekaligus meningkatkan hasil tangkapan dan produksi tambak,” ucap Wagub.

Selain itu, Pemprov Jateng juga berupaya memperkuat sektor pergaraman atau hal yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam, yang salah satunya ada di wilayah Batangan, Pati. Melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), kini dibangun fasilitas pengolahan garam industri yang mulai beroperasi sejak Juni 2025.

"Dengan luas lahan 2,5 hektare, fasilitas ini mampu memproduksi 25 ribu ton garam per tahun, dan menyerap hingga 30 ribu ton garam dari petambak lokal," jelasnya. 

Dalam hal kesejahteraan, Pemprov Jateng menyiapkan berbagai program untuk nelayan kecil, anak buah kapal (ABK), hingga buruh industri pengolahan ikan, mulai dari pelatihan, distribusi alat tangkap, penguatan kelompok budi daya, hingga pengawasan harga hasil laut.

Selain itu, distribusi BBM jenis solar juga diatur secara strategis agar mudah diakses oleh para nelayan. Tak hanya itu, asuransi nelayan juga didorong melalui program Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). 

Sementara di sektor industri perikanan, Pemprov Jateng pun berupaya mendorong para pengusaha untuk memastikan bahwa para buruh, termasuk perempuan dan ibu rumah tangga, memiliki akses BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta mendapatkan upah dan jam kerja yang layak.

“Kesejahteraan pelaku sektor kelautan merupakan kunci kekuatan ekonomi pesisir,” ucap Wagub.

Dalam kesempatan lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, menyampaikan, pertumbuhan produksi hasil kelautan dan perikanan di Jateng menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun, terutama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tercatat produksi perikanan tangkap di Jateng terus mengalami peningkatan, yakni tahun 2018 sebanyak 309.759 ton, tahun 2019 sebanyak 331.493 ton, tahun 2020 sebanyak 343.587 ton, tahun 2021 sebanyak 351.238 ton, tahun 2022 sebanyak 366.912 ton, tahun 2023 sebanyak 372.517 ton, dan tahun 2024 mencapai sekitar 379.124 ton. 

Sementara produksi perikanan budi daya juga terus berkembang. Rinciannya, tahun 2018 mencapai 623.945 ton, tahun 2019 sekitar 656.738 ton, tahun 2020 sebanyak 668.402 ton, tahun 2021 sebanyak 693.116 ton, tahun 2022 mencapai 707.225 ton, tahun 2023 sebanyak 718.909 ton, dan tahun 2024 sekitar 732.480 ton. Adapun komoditas unggulannya, antara lain nila, lele, bandeng, udang vaname, dan gurame.