SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengikuti Rapat Kerja bersama Senator dari Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di kantornya pada Kamis, 3 Juli 2025.

Rapat kerja diselenggarakan dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tak hanya itu, rapat tersebut juga menampung aspirasi terkait penanganan banjir dan rob di wilayah pantai utara (pantura) Jateng.

Dalam rapat tersebut, DPD RI juga mengundang perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DI Yogyakarta, perwakilan sejumlah kepala daerah, dan perwakilan masyarakat. 

Pada kesempatan itu, Gubernur meminta para senator mengawal aspirasi dari masyarakat Jateng terkait dengan penanganan banjir dan rob di pantura Jateng. Begitu pula dengan pembangunan giant sea wall (tanggul laut) di wilayahnya, ia meminta para senator ikut mengawal proyek tersebut. 

"Masyarakat kami teriak, dan nangis. Baru giant sea wall di Demak yang sedang dibangun. Sementara wilayah kami yang lain itu belum," katanya.

Gubernur berharap, pembangunan giant sea wall diprioritaskan di Jateng, melihat tingkat keparahan rob yang terjadi di pantura Jateng.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Jateng sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani banjir dan rob di wilayahnya. Khusus di Sayung dan kecamatan lain di Kabupaten Demak, Pemprov membagikan sejumlah pompa air, memberikan bantuan rumah apung, pengecekan kesehatan gratis, penyaluran sarana prasana pendidikan di sekolah, dan lainnya. 

Selain itu, Pemprov Jateng juga mengajukan konsep hybrid sea wall untuk perpanjangan pembangunan tanggul laut di Demak. Rencananya, tanggul akan diperpanjang hingga 20-30 km dari Kecamatan Sayung, Demak ke Kecamatan Kedung, Jepara. 

Tak hanya itu, program Mageri Segoro yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng juga dilakukan. Program ini menargetkan ada sebanyak 1,5 juta bibit mangrove atau bakau yang ditanam pada tahun 2025. 

Gubernur pun mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis air permukaan, seperti sungai atau waduk. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan air tanah oleh masyarakat maupun industri.

Ketua Komite II DPD RI, Abdul Kholik, mengatakan, rapat bersama para senator itu mengundang instansi dari pemerintah pusat untuk membahas persoalan di Jateng, terutama terkait dengan penanganan rob. 

"Tadi banyak sekali usulan dan solusi. Intinya kami ingin fokus pada solusi-solusi rob, yang secara nasional kebijakannya kita akan kawal, mulai giant sea wall, kolam retensi, kemudian program-program lain, kita akan kawal," katanya.

Sementara itu, perwakilan warga terdampak banjir dari Pondok Pesantren Raudhatul Solihin Loireng, Kecamatan Sayung, Demak, Muhammad Abdul Qodir, mengatakan, ia berharap realisasi penanganan banjir dan rob di daerahnya membuahkan hasil yang baik.