SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyatakan akan menjadikan kesuksesan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang sebagai role model dalam penanganan tengkes (stunting) di wilayahnya. Sebab, dua daerah tersebut mampu menekan angka prevalensi stunting mencapai sekitar 2%. 

Hal itu disampaikannya dalam acara Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel, Kota Semarang pada Selasa, 22 September 2026.

Berdasarkan data triwulan II tahun 2026, prevalensi stunting di Jateng sebesar 9,93%. Meskipun angka prevalensinya terus mengalami penurunan sejak 2024, tetapi masih ada ketimpangan atau selisih angka prevalensi stunting di tiap daerah. 

Tercatat, angka stunting di Kabupaten Wonosobo sebesar 18,05%; Purworejo 16,62%; Banjarnegara 16,24%; Kabupaten Magelang 15,82%; dan Kabupaten Tegal 15,59%; sementara daerah lain sudah ada yang di bawah 10%, seperti Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang (2%).

Oleh karena itu, ia akan menjadikan Kabupaten Demak dan Semarang sebagai role model. Dinas-dinas yang ada di provinsi dan kabupaten/kota diinstruksikan untuk mengamati, meniru, serta memodifikasi praktik baik dan upaya yang telah dilakukan oleh dua daerah tersebut. 

 “Seluruh daerah saya minta agar belajar dengan Demak dan Semarang," katanya.

Gubernur menyampaikan, penanganan stunting perlu dilakukan bersama-sama secara komprehensif sesuai dengan kewenangan masing-masing, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. 

Ia mengungkapkan, angka prevalensi stunting yang tinggi disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti kurangnya kebutuhan gizi, lingkungan yang kurang bersih, pola hidup, dan sebagainya. 

Maka dari itu, Gubernur berharap dilakukan pendataan secara valid pada daerah-daerah yang angka stuntingnya masih tinggi, sehingga penanganannya bisa benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan. 

Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan bahwa prevalensi stunting nasional saat ini sebesar 19,8%. Sementara itu, target tahun 2029 harus mencapai 14-15%, sehingga masih butuh sekitar 4% yang harus dikejar.

Ia mengatakan, komitmen kepala daerah dan instansi terkait sangat penting, karena stunting harus ditangani bersama-sama. Instansi di berbagai sektor juga perlu digerakkan, karena stunting juga berkaitan dengan gizi, lingkungan, sanitasi, infrastruktur, dan lainnya. 

"Tadi juga ada good lessons (pelajaran baik) dari dua kabupaten, yang akan kami replikasi untuk ditiru di daerah lain, tidak hanya regional Jawa, Bali, dan  Nusa Tenggara, tetapi seluruh Indonesia. Semoga apa yang sudah dilakukan Jawa Tengah ini bisa menjadi trigger (pemicu) daerah lain melakukan langkah serupa," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, mengatakan bahwa persoalan stunting di Indonesia masih belum selesai. Penanganan stunting juga akan disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya untuk ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Harapannya, sinergisitas ini bisa lebih efektif, karena tersedia dukungan bagi daerah untuk mendayagunakan target sasaran sesuai dengan tujuan MBG.