Follow Us :              

Pengentasan Kemiskinan di Banjarnegara, Gubernur Cek Bantuan RTLH Hingga Kondisi Jalan Raya

  19 January 2022  |   10:00:00  |   dibaca : 556 
Kategori :
Bagikan :


Pengentasan Kemiskinan di Banjarnegara, Gubernur Cek Bantuan RTLH Hingga Kondisi Jalan Raya

19 January 2022 | 10:00:00 | dibaca : 556
Kategori :
Bagikan :

Foto : Slam (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Slam (Humas Jateng)

BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya, secara signifikan akan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan tingkat nasional. Hal itu disampaikan usai memantau pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem di Banjarnegara, Rabu (19/1/2022). 

Ada sejumlah lokasi yang dikunjungi, yaitu pelaksanaan bantuan RTLH di Desa Gemuruh dan Desa Plumbungan, jambanisasi tiga rumah di Desa Gumingsir, dan bantuan listrik di Desa Dawuhan. 

“Ternyata ada (bantuan) dari (Kementerian) ESDM, bantu listrik (dari) CSR PLN, ada bantuan CSR perbankan, bahkan tadi ada juga CSR dari perusahaan ikan, buat saya surprise (kejutan). Ada bantuan Pemprov (Pemerintah Provinsi), nah sekarang kita datengin mereka yang dibantu seperti apa,” katanya usai tinjauan. 

Pemprov Jawa Tengah, menurutnya, memang menggandeng banyak pihak untuk mengatasi pengentasan kemiskinan ekstrem di lima daerah, salah satunya Banjarnegara. 

Pada kunjungan itu Gubernur banyak memberikan solusi cepat pada berbagai permasalahan yang ditemui. Salah satunya persoalan rumah Mbah Suzit di Desa Dawuhan, Banjarnegara. Meskipun sudah diusulkan untuk mendapat bantuan RTLH sejak 2019 tetapi hingga kini tidak kunjung berhasil, meskipun kondisi rumah kakek ini sudah sangat memprihatinkan. 

“Nah karena beberapa kali pak Kades sudah usul dan belum turun, ya coba kita carikan jalan. Kita bisa pakai Baznas, (atau) coba saya carikan CSR, atau filantrop yang ingin  menyumbang. Insyaallah bisa. Saya langsung punya gambaran (sumber dana) tadi. Insyaallah minggu depan kita bangun” ujarnya yang langsung diamini para warga. 

Gubernur mengatakan, dengan melihat praktik dari program pengentasan kemiskinan ekstrem ini dirinya jadi tahu. Yakni kondisi dan urgensi dari penerima bantuan dari pemerintah. 

Di sisi lain, warga juga didorong untuk saling membantu. “Spiritnya gotongroyong. Kalau gotongroyong-nya bagus di desa, itu masyarakatnya juga rukun, apapun agamanya, kelompoknya, sukunya, jadi mereka rukun. Jadi gotongroyong itu nilai yang hari ini mesti kita budayakan,” tandasnya. 

Selain memantau pelaksanaan bantuan sosial, Gubernur juga melakukan inspeksi mendadak pada infrastruktur jalan dan jembatan. Ruas Banjarnegara-Pekalongan, Kecamatan Kalibening, menjadi perhatian karena laporan dari anggota DPRD Banjarnegara tentang kerusakan jalan itu. Meskipun laporan langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan kurang dari 24 jam, namun Gubernur ingin melihat secara langsung penyebab kerusakannya. 

Setelah melihat secara langsung kondisi kontur tanah dan beban dari kendaraan yang melintas, Gubernur meminta agar seluruh jajaran penanggungjawab bidang jalan untuk melakukan patroli jalan, terlebih di musim hujan. 

“Dengan kondisi cuaca seperti ini, kemudian kendaraan yang lewat di atasnya, belum termasuk potensi bencana, maka ada potensi-potensi kerusakan. Sebelum rakyat lapor kita sudah tahu. Kalau sifatnya darurat, (langsung) kerjakan! Jangan sampai rakyat celaka karena jalannya berlubang,” himbaunya. 

Dia meminta, karena anggaran 2022 belum ada proyek pekerjaan, maka anggaran bisa difokuskan untuk pemeliharaan jalan. 

Jembatan Jebengplampitan yang menghubungkan Banjarnegara-Wonosobo yang rusak tersapu banjir, juga menjadi perhatian. Kerusakan jembatan ini diakui warga sangat menyulitkan mereka. Termasuk menggangu aktifitas ekonomi. 

Guna memperbaikinya, Gubernur berniat akan membangun ulang. Dia mengatakan rencana membangun ulang ini sebenarnya telah dipersiapkan sejak tahun 2019, bahkan sudah dianggarkan tetapi belum bisa direalisasi karena belum ada persetujuan dari Pemkab Banjarnegara.

“Maka saya tanya ini sekarang, (kalau) saya (Pemprov) yang bangun mau apa tidak? Kalau mau kita selesaikan,” ujar Gubernur yang hari itu juga didampingi perwakilan pejabat terkait Kabupaten Banjarnegara. 

Gubernur memperkirakan biaya pembangunan jembatan akan mencapai Rp 2,2 Milyar, dan dana itu akan segera disiapkan. Agar mobilitas masyarakat bisa segera dibantu, melalui Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya, dia akan mendorong agar desain jembatan segera diselesaikan. 

“Nanti setelah dari sini, saya (akan) minta Dinas Bina Marga untuk segera mendesain biar cepat (dibangun),” tandasnya.


Bagikan :

BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya, secara signifikan akan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan tingkat nasional. Hal itu disampaikan usai memantau pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem di Banjarnegara, Rabu (19/1/2022). 

Ada sejumlah lokasi yang dikunjungi, yaitu pelaksanaan bantuan RTLH di Desa Gemuruh dan Desa Plumbungan, jambanisasi tiga rumah di Desa Gumingsir, dan bantuan listrik di Desa Dawuhan. 

“Ternyata ada (bantuan) dari (Kementerian) ESDM, bantu listrik (dari) CSR PLN, ada bantuan CSR perbankan, bahkan tadi ada juga CSR dari perusahaan ikan, buat saya surprise (kejutan). Ada bantuan Pemprov (Pemerintah Provinsi), nah sekarang kita datengin mereka yang dibantu seperti apa,” katanya usai tinjauan. 

Pemprov Jawa Tengah, menurutnya, memang menggandeng banyak pihak untuk mengatasi pengentasan kemiskinan ekstrem di lima daerah, salah satunya Banjarnegara. 

Pada kunjungan itu Gubernur banyak memberikan solusi cepat pada berbagai permasalahan yang ditemui. Salah satunya persoalan rumah Mbah Suzit di Desa Dawuhan, Banjarnegara. Meskipun sudah diusulkan untuk mendapat bantuan RTLH sejak 2019 tetapi hingga kini tidak kunjung berhasil, meskipun kondisi rumah kakek ini sudah sangat memprihatinkan. 

“Nah karena beberapa kali pak Kades sudah usul dan belum turun, ya coba kita carikan jalan. Kita bisa pakai Baznas, (atau) coba saya carikan CSR, atau filantrop yang ingin  menyumbang. Insyaallah bisa. Saya langsung punya gambaran (sumber dana) tadi. Insyaallah minggu depan kita bangun” ujarnya yang langsung diamini para warga. 

Gubernur mengatakan, dengan melihat praktik dari program pengentasan kemiskinan ekstrem ini dirinya jadi tahu. Yakni kondisi dan urgensi dari penerima bantuan dari pemerintah. 

Di sisi lain, warga juga didorong untuk saling membantu. “Spiritnya gotongroyong. Kalau gotongroyong-nya bagus di desa, itu masyarakatnya juga rukun, apapun agamanya, kelompoknya, sukunya, jadi mereka rukun. Jadi gotongroyong itu nilai yang hari ini mesti kita budayakan,” tandasnya. 

Selain memantau pelaksanaan bantuan sosial, Gubernur juga melakukan inspeksi mendadak pada infrastruktur jalan dan jembatan. Ruas Banjarnegara-Pekalongan, Kecamatan Kalibening, menjadi perhatian karena laporan dari anggota DPRD Banjarnegara tentang kerusakan jalan itu. Meskipun laporan langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan kurang dari 24 jam, namun Gubernur ingin melihat secara langsung penyebab kerusakannya. 

Setelah melihat secara langsung kondisi kontur tanah dan beban dari kendaraan yang melintas, Gubernur meminta agar seluruh jajaran penanggungjawab bidang jalan untuk melakukan patroli jalan, terlebih di musim hujan. 

“Dengan kondisi cuaca seperti ini, kemudian kendaraan yang lewat di atasnya, belum termasuk potensi bencana, maka ada potensi-potensi kerusakan. Sebelum rakyat lapor kita sudah tahu. Kalau sifatnya darurat, (langsung) kerjakan! Jangan sampai rakyat celaka karena jalannya berlubang,” himbaunya. 

Dia meminta, karena anggaran 2022 belum ada proyek pekerjaan, maka anggaran bisa difokuskan untuk pemeliharaan jalan. 

Jembatan Jebengplampitan yang menghubungkan Banjarnegara-Wonosobo yang rusak tersapu banjir, juga menjadi perhatian. Kerusakan jembatan ini diakui warga sangat menyulitkan mereka. Termasuk menggangu aktifitas ekonomi. 

Guna memperbaikinya, Gubernur berniat akan membangun ulang. Dia mengatakan rencana membangun ulang ini sebenarnya telah dipersiapkan sejak tahun 2019, bahkan sudah dianggarkan tetapi belum bisa direalisasi karena belum ada persetujuan dari Pemkab Banjarnegara.

“Maka saya tanya ini sekarang, (kalau) saya (Pemprov) yang bangun mau apa tidak? Kalau mau kita selesaikan,” ujar Gubernur yang hari itu juga didampingi perwakilan pejabat terkait Kabupaten Banjarnegara. 

Gubernur memperkirakan biaya pembangunan jembatan akan mencapai Rp 2,2 Milyar, dan dana itu akan segera disiapkan. Agar mobilitas masyarakat bisa segera dibantu, melalui Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya, dia akan mendorong agar desain jembatan segera diselesaikan. 

“Nanti setelah dari sini, saya (akan) minta Dinas Bina Marga untuk segera mendesain biar cepat (dibangun),” tandasnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu