SALATIGA – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, meminta perguruan tinggi di wilayahnya, untuk ikut terlibat dalam mengatasi berbagai permasalahan di daerah. 

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara bertajuk “Penguatan Strategi: Dream Team & Renstra yang Visioner”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret (UNS) di Kota Salatiga pada Jumat, 4 Juli 2025.

Sekda menyampaikan, pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dalam menjawab tantangan zaman, tentunya dibutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. 

“Kita perlu kolaborasi dan dukungan dari stakeholder, terutama dari akademisi. Masukan, ide, dan gagasan dari teman-teman kampus ini sangat kami butuhkan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya kerja sama yang spesifik, agar kontribusi kampus bisa langsung menyasar persoalan nyata yang ada di Jawa Tengah.

“Banyak persoalan riil yang dihadapi, soal pangan, industri, air baku, kerusakan lingkungan, sampai soal sampah. Ini bukan sekadar kerja sama, tetapi bentuk permintaan tolong kami, supaya teman-teman akademisi ikut menyelesaikan (persoalan dan melaksanakan) program-program,” lanjutnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknis UNS, Wahyudi Sutopo, menegaskan bahwa forum ini merupakan tindak lanjut konkret dari nota kesepahaman antara UNS dan Pemprov Jateng yang telah diteken pada 17 Maret 2025 lalu.

“FT UNS mendapat mandat dari kerja sama itu, salah satunya untuk mendukung pengembangan kawasan Rawa Pening, sebagai pengendali banjir dan pendukung wisata aglomerasi Borobudur. Kami telah mengusulkan program konkret, dan akan diskusikan lebih lanjut untuk pelaksanaan lapangan,” katanya.

Ia juga menyampaikan, FT UNS akan menerjunkan tim dari berbagai prodi untuk ikut terlibat dalam evaluasi rumah layak huni di wilayah Jateng.

Selain itu, fakultasnya juga menaruh perhatian besar terhadap isu aglomerasi transportasi berbasis listrik dan energi baru terbarukan, sebagai langkah untuk menurunkan emisi karbon.

“Berbagai persoalan ini tidak bisa selesai sendiri. Kita harus duduk bareng dengan Pemprov, termasuk dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), agar pengerjaan program bisa masuk ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara sistemik,” tambahnya.