SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terus mendorong PT BPR BKK (Perseroda) mempermudah masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengakses perbankan, terutama menyangkut pinjaman modal usaha. BPR BKK diharapkan dapat melawan rentenir sekaligus mampu memajukan dan mengembangkan UMKM Jateng. 

"Memelihara para nasabah masyarakat kecil harus tetap menjadi fokus perhatian, karena selama ini masyarakat kecil untuk akses perbankan sulit. Kami berharap BPR BKK mengambil pangsa pasar ini, sehingga kesulitan modal yang kerap dialami UMKM dan masyarakat bawah bisa dipermudah," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno saat memberi sambutan HUT ke-3 BPR BKK dan peluncuran aplikasi K-eris (BKK Elektronik Integrasi Sistem) di Jl. Supeno Semarang, Jumat (1/7/2022). 

Sekda mengungkapkan, rentenir aktif menyasar para pedagang kecil di pasar-pasar. Hal ini menjadi tantangan bagi BPR BKK untuk mengambil porsi melalui pelayanan dan kemudahan memperoleh pinjaman kredit dengan bunga rendah. Sebab, selama ini masyarakat dapat dengan mudah meminjam uang dari rentenir dengan hanya "jawil" dan tanpa ada persyaratan sulit. 

"Nah ini tantangan dari BPR BKK bagaimana melawan rentenir yang hanya jawil (mencolek) dan mengucap 'Yu butuh piro?' (Butuh berapa) maka langsung cair. Bahkan pedagang-pedagang di pasar tidak memikirkan atau menghitung bunganya berapa persen, karena yang penting hari ini bisa jualan kemudian keuntungannya dibagi dengan rentenir," bebernya. 

Sekda juga berharap, BPR BKK tidak menyalurkan dana pinjaman konsumtif melainkan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif kurang membawa Multiplier effect (dampak berganda) pada perputaran ekonomi, sehingga pinjaman produktif yang harus lebih dioptimalkan. 

Selain memberikan kemudahan mengakses perbankan, yang tidak kalah penting BPR BKK juga perlu mengembangkan digitalisasi transaksi keuangan. Terlebih bagi pemerintah daerah, digitalisasi transaksi keuangan sangat dibutuhkan. Karena berbagai pembayaran seperti retribusi, pajak, dan sebagainya akan diberlakukan nontunai. Sehingga proses pembayaran dan keuangan daerah lebih akuntabel. 

"Kalau dari sisi ekonomi masyarakat, sekarang pembayaran-pembayaran dilakukan secara nontunai. Kami menyambut baik apa yang dilakukan BPR BKK, terutama terkait meningkatkan UMKM serta bertransformasi ke transaksi keuangan secara digital," kata Sekda 

Direktur Utama BPR BKK Jateng, Koesnanto menjelaskan, peluncuran aplikasi K-eris merupakan perwujudan pilar kedua dari strategi PT BPR Jateng, yaitu sistematis. Langkah tersebut diyakini akan meningkatkan daya saing maupun kualitas BPR BKK Jateng. Bahkan hal itu akan membantu lembaga perbankan ini bisa semakin naik dan sejajar dengan industri perbankan lainnya. 

"Tahun 2023 nanti kita kembangkan aplikasi K-eris yang bekerjasama dengan mitra BPR untuk membentuk ekosistem. Dan K-eris tidak hanya berhenti di tahun 2022, tetapi di tahun depan juga akan terus dikembangkan dan dimodifikasi, serta semakin menyeluruh (perluas) dalam memberikan layanan kepada masyarakat," terangnya.