Follow Us :              

Galakkan Deradikalisasi, Pemprov Jateng Gandeng 351 Orang Mitra

  14 June 2025  |   08:30:00  |   dibaca : 15 
Kategori :
Bagikan :


Galakkan Deradikalisasi, Pemprov Jateng Gandeng 351 Orang Mitra

14 June 2025 | 08:30:00 | dibaca : 15
Kategori :
Bagikan :

Foto : Medianto (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Medianto (Humas Jateng)

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga Januari 2025 telah membina sebanyak 351 orang mitra deradikalisasi.

Sebagai informasi, deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme.

Sebanyak 351 mitra itu, terdiri dari 28 orang mitra di Keresidenan Banyumas, 47 orang di Keresidenan Pekalongan, 46 orang di Keresidenan Semarang, 16 orang di Keresidenan Pati, 23 orang di Keresidenan Kedu, dan 191 orang di Keresidenan Surakarta.

"Deradikalisasi ini harus kita galakkan terus, harus kita dorong. Maka pada hari ini, saya senang sekali diundang mewakili Pak Gubernur untuk bicara tentang radikalisme di Indonesia,” ucap Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menjadi keynote speech pada seminar “Menghadapi Tantangan Radikalisasi dalam Mempertahankan Ideologi Negara” di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Diponegoro (Undip), Kota Semarang pada Sabtu, 14 Juni 2025. 

Bahkan, Pemprov Jateng telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Jawa Tengah.

Wagub menyampaikan, kampus merupakan tempat bersatunya ragam pemikiran. Harapannya, berbagai pemikiran yang ada dari para masyarakat kampus ini mampu berkontribusi terhadap kemajuan daerah, khususnya Jawa Tengah.  

Pada kesempatan itu, Rektor Undip Semarang, Suharnomo, mengatakan, kampus merupakan etalase pemikiran yang terbuka untuk didiskusikan. Melalui seminar tersebut, kampus ingin mendapatkan informasi yang benar. Oleh karena itu, dihadirkan para pakar untuk memperoleh informasi yang cover both side atau melibatkan dua belah pihak. 

"Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, mari didiskusikan saja, fakta yang ada di lapangan, dan dalam koridor NKRI," ujarnya.

Menurutnya, pemikiran yang ada hendaknya didiskusikan secara lebih terbuka, sehingga masyarakat kampus juga mendapatkan pemahaman atau wawasan dari para pakar yang tentunya lebih tepat, jernih, dan tajam.


Bagikan :

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga Januari 2025 telah membina sebanyak 351 orang mitra deradikalisasi.

Sebagai informasi, deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme.

Sebanyak 351 mitra itu, terdiri dari 28 orang mitra di Keresidenan Banyumas, 47 orang di Keresidenan Pekalongan, 46 orang di Keresidenan Semarang, 16 orang di Keresidenan Pati, 23 orang di Keresidenan Kedu, dan 191 orang di Keresidenan Surakarta.

"Deradikalisasi ini harus kita galakkan terus, harus kita dorong. Maka pada hari ini, saya senang sekali diundang mewakili Pak Gubernur untuk bicara tentang radikalisme di Indonesia,” ucap Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menjadi keynote speech pada seminar “Menghadapi Tantangan Radikalisasi dalam Mempertahankan Ideologi Negara” di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Diponegoro (Undip), Kota Semarang pada Sabtu, 14 Juni 2025. 

Bahkan, Pemprov Jateng telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Jawa Tengah.

Wagub menyampaikan, kampus merupakan tempat bersatunya ragam pemikiran. Harapannya, berbagai pemikiran yang ada dari para masyarakat kampus ini mampu berkontribusi terhadap kemajuan daerah, khususnya Jawa Tengah.  

Pada kesempatan itu, Rektor Undip Semarang, Suharnomo, mengatakan, kampus merupakan etalase pemikiran yang terbuka untuk didiskusikan. Melalui seminar tersebut, kampus ingin mendapatkan informasi yang benar. Oleh karena itu, dihadirkan para pakar untuk memperoleh informasi yang cover both side atau melibatkan dua belah pihak. 

"Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, mari didiskusikan saja, fakta yang ada di lapangan, dan dalam koridor NKRI," ujarnya.

Menurutnya, pemikiran yang ada hendaknya didiskusikan secara lebih terbuka, sehingga masyarakat kampus juga mendapatkan pemahaman atau wawasan dari para pakar yang tentunya lebih tepat, jernih, dan tajam.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu