SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerjanya mampu meningkatkan sense of crisis atau kepekaan terhadap persoalan masyarakat. 

Hal itu disampaikannya saat menutup kegiatan Manunggal Leadership Retret: Ngopeni Ngelakoni Jateng, di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah pada Senin, 16 Juni 2025.

"Inilah nafas-nafas kebersamaan yang harus kita laksanakan, sehingga tidak ada lagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak memiliki sense of crisis dalam pembangunan di wilayah kita," ucap Gubernur. 

Ia menyampaikan bahwa dalam beberapa hari terakhir, seluruh OPD di Jateng sudah bergerak dan terjun langsung untuk mengintervensi penanganan banjir dan rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. 

Berbagai upaya penanganan jangka pendek, menengah, maupun panjang pun sudah dilakukan. Adapun penanganan jangka pendek dilakukan dengan mengoptimalkan pompanisasi, menyalurkan bantuan pangan, memfasilitasi layanan kesehatan, memasang water barrier (pembatas jalan) dan pembatas beton, mengupayakan pembangunan rumah apung, memberikan bantuan keuangan, dan sebagainya. 

Selanjutnya, penanganan jangka menengah dilakukan dengan mengupayakan normalisasi sungai atau aliran air. Sementara itu, penanganan jangka panjangnya adalah pembangunan tanggul laut (giant sea wall).

"Seluruh OPD diturunkan untuk menangani setidaknya 22 desa yang terdampak rob dan banjir di Demak," ucap Gubernur.

Pada kesempatan itu, Gubernur menambahkan, pelaksanaan retret ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, agar ada kolaborasi dalam membangun Jawa Tengah. Sebab, pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi butuh semangat kebersamaan untuk menyukseskannya. 

“Karena kita bukan superman, akan tetapi super team. Jadi satu untuk semua, semuanya untuk satu," katanya.

Sebagai informasi, Manunggal Leadership Retret yang dilaksanakan dari tanggal 10-16 Juni 2025 ini diikuti oleh 438 peserta, yang terdiri dari wakil bupati/wali kota, kepala OPD, direktur BUMD, pejabat administrator, dan analis kebijakan. 

Selain untuk menyamakan persepsi pembangunan daerah, para peserta juga mendapatkan pembekalan dari sejumlah lembaga atau instansi, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kejaksaan Tinggi; tokoh agama; dan widyaiswara BPSDMD Jateng atau pegawai fungsional yang bertugas sebagai pengajar, pelatih, dan fasilitator dalam pelatihan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan BPSDMD.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Demak, Muhammad Badruddin, menyampaikan, ia mengapresiasi kegiatan retret. Sebab, agenda ini menjadi salah satu upaya dalam menyatukan langkah dan koordinasi antardaerah untuk pembangunan di Jawa Tengah. Selain itu, agenda ini juga bertujuan menyukseskan Asta Cita Presiden.

Tak hanya itu, menurutnya kegiatan ini juga menjadi ruang untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, mulai dari upaya mengurai masalah hingga mencari solusi terbaik dari persoalan yang ada.