SEMARANG - Keberhasilan penurunan kemiskinan di Jawa Tengah hingga Maret 2022, merupakan kolaborasi antara pemerintah, sektor non pemerintah seperti kalangan industri dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta pihak terkait lainnya. Penurunan kemiskinan di Jateng yang mencapai 102,57 ribu jiwa dari 3,93 juta jiwa, diharapkan menjadi penyemangat semua pihak untuk lebih mempercepat  pengentasan kemiskinan di Jateng. 

"Mengenai kemiskinan di Jateng masih menjadi permasalahan yang harus ditangani bersama, dan masalah kemiskinan butuh kolaborasi berbagai pihak," ujar Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, saat kegiatan Laboratorium Kebijakan Analisis dampak Program Penanganan RTLH Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan, di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jateng, Semarang, Rabu (20/7/2022). 

Sekda menambahkan, program rehab RTLH merupakan bagian kecil dari upaya Pemprov Jateng dalam menangani kemiskinan. Sebab, dalam penanggulangan kemiskinan selalu terkait dengan banyak bidang, diantaranya peningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat agar lebih berdaya. 

Sekda menerangkan, pada 2022 dan 2023, pihaknya akan lebih meningkatkan kolaborasi program RTLH dengan beragam program lain. Sehingga tidak hanya mengenai pemugaran RTLH, tetapi juga menyangkut penyediaan air bersih, listrik, persoalan sanitasi, dan sebagainya. Terlebih kemiskinan juga terkait dengan stunting, putus sekolah, perlindungan perempuan dan anak, serta permasalahan lainnya. 

"Untuk tahun 2022 dan 2023, RTLH akan lebih komprehensif dari semua unsur. Karena sebagian besar kemiskinan berada di wilayah desa, maka sasaran program lebih banyak di desa-desa. Dan berbicara kemiskinan, maka kita juga akan membahas tentang stunting maupun anak putus sekolah," katanya. 

Karenanya, untuk menuntaskan persoalan-persoalan tersebut, Sekda meminta semua pihak untuk bersama-sama merumuskan sasaran yang sama, termasuk semua organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program. Sehingga pelaksanaan program akan lebih efektif, efisien dan optimal, tidak tumpang tindih, tidak berbenturan. 

Pada percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemprov Jateng juga mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan. Pihaknya tidak hanya mengandalkan APBD pemerintah provinsi, APBD pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat. Pemprov Jateng  menggali potensi dari kalangan industri melalui dana CSR, Baznas, dan sebagainya. 

"Kami berharap dari kegiatan ini yang mengevaluasi dan menganalisis apa yang telah dilakukan Pemprov Jateng, bisa menjadi bahan masukan untuk perbaikan kita menangani kemiskinan di Jateng agar jauh menjadi lebih efektif dan efisien, serta mengalami penurunan yang cepat," harap Sekda.