SEMARANG- Terkait kebijakan penghapusan program guru honorer oleh pemerintah pusat, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyarankan program tersebut dapat dilakukan secara bertahap. Selain itu ia juga meminta agar faktor sebaran tenaga pendidik dipertimbangkan. Hal ini karena kebutuhan tenaga pendidik masih cukup tinggi di beberapa daerah. 

"Kalau (penghapusan guru) honorer, saya kira musti ada tahapannya, karena kalau langsung dihapus, tenaga- (guru)nya kurang, itu akan menyulitkan. Apalagi kalau kita bicara guru, itu masih kurangnya banyak, termasuk persebarannya," jelas Gubernur usai membuka Kongres ke-3 Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Sabtu (30/7/2022). 

Terkait persoalan tenaga pengajar, Gubernur menilai, selain pengurangan secara bertahap guru hononer, institusi pendidikan juga harus mendorong penggunaan teknologi untuk menggantikan. 

"Satu, tahapnya dikurangi pelan-pelan. Kedua, mendorong penggunaan teknologi sehingga kalau mereka tidak ada, teknologi bisa menggantikan. Selama itu tidak bisa, ya kebutuhan itu masih ada," katanya. 

Terkait sebaran tenaga pendidik, Gubernur menilai, hingga saat ini masih kurang merata. Masih ada daerah-daerah yang kekurangan tenaga pendidik, maka dari itu penghapusan guru honorer juga harus mempertimbangkan hal itu. 

"Kalau kita mau hitung (kebutuhan dan jumlah guru), kemudian sebarannya. Biasanya kalau mau disebarkan agak jauh harus negosiasi dulu dengan person-(guru)nya " 

Selain membahas tentang guru honorer, dalam Kongres PGSI, Gubernur juga meminta para guru swasta untuk memiliki program pengajaran yang bisa mengantisipasi perkembangan zaman, agar mampu melakukan transfer pengetahuan dan transfer nilai. 

Di tengah berbagai tuntutan tersebut, Gubernur memahami jika para guru swasta dalam praktiknya, terutama guru honorer, masih dihadapkan dengan beberapa masalah. Di antaranya terkait kesejahteraan. Terkait hal ini, Gubernur mendorong yayasan yang menaungi sekolah swasta untuk lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidiknya. 

"Hanya memang mereka punya problem yang cukup serius dalam pengembangan dunia pendidikan. Banyak sekali (guru) swasta yang bagus tetapi pendapatannya belum bagus. Makanya tadi disampaikan, yayasan diminta untuk lebih perhatian, khususnya dalam manajerial dan kesejahteraannya. Ini menurut saya menjadi penting dan itu bidang disubsidi silang sebenarnya." 

Turut ditambahkan, sekolah swasta juga harus menyiapkan diri menghadapi perubahan zaman, baik kurikulum, metode, maupun sumber daya harus dikelola. Kemampuan sekolah untuk memberikan bekal ilmu yang sesuai, sangat bermanfaat untuk kesiapan pelajar ketika sudah lulus dari sekolah. 

"Kelak kemudian itu akan bermanfaat bagi peserta didik. Mereka lulus kemudian lanjut ke perguruan tinggi. Lulus kemudian mereka bekerja. Itu musti disiapkan dengan baik," ungkapnya. Pada sisi lain, Gubernur juga mengapresiasi PGSI yang selalu aktif menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dalam pendidikan mereka. 

"Saya senang dari PGSI membawa semangat kemanusiaan, persatuan Indonesia, semangat kebangsaan dan itu nilai-nilai yang perlu ditanamkan kepada anak sejak dini," pungkasnya.