Follow Us :              

Antisipasi Dampak Kenaikan BBM, Gubernur Instruksikan Tim Pengendali Inflasi Daerah Input Data Realtime

  05 September 2022  |   10:00:00  |   dibaca : 100 
Kategori :
Bagikan :


Antisipasi Dampak Kenaikan BBM, Gubernur Instruksikan Tim Pengendali Inflasi Daerah Input Data Realtime

05 September 2022 | 10:00:00 | dibaca : 100
Kategori :
Bagikan :

Foto : Vivi (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Vivi (Humas Jateng)

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengerahkan tim pengendali inflasi daerah untuk melakukan input data harga komoditas secara realtime. Hal itu sebagai langkah awal untuk pengendalian inflasi atas dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

"Terkait dengan inflasinya tadi langsung kita sambung dengan rapat di tingkat Forkompimda bersama kabupaten/kota agar mereka kita minta untuk mengisi data harga komoditas harian. Bukan mingguan, saya minta harian agar kita bisa tahu kondisi inflasi yang terjadi pada saat itu. Sehingga kita bisa langsung melakukan tracing terkait apakah kesulitan bahan baku, apakah sistem transportasi atau ada faktor x yang musti kita bereskan," kata Ganjar usai mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Mendagri Tito Karnavian di Mapolda Jawa Tengah, Senin (5/9/2022). 

Lebih lanjut, kepolisian dan kejaksaan juga menyiapkan pengawalan dalam sisi law enforcement. Gubernur juga meminta seluruh tim pangan daerah untuk aktif memantau perkembangan harga komoditas pangan. 

Mengenai stok BBM, kepolisian dan TNI juga sudah memerintahkan agar ada penjagaan di setiap SPBU dan tempat BBM. Hal itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan suplai yang pas dan tidak ada penyelewengan. 

"Kapolda tadi pagi sudah mengumumkan dioperasi semuanya dan sudah ada yang tertangkap. Artinya publik tidak boleh main-main dalam situasi sulit seperti ini," jelasnya didampingi Kapolda Jateng Ahmad Luthfi dan Pangdam IV Diponegoro Widi Prasetijono. 

Turut dikatakan, ada beberapa poin arahan dari Pemerintah Pusat terkait kenaikan harga BBM yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. Pertama, data harus disampaikan kepada masyarakat secara jelas. Kedua, bantuan-bantuan yang sudah disiapkan pemerintah harus dibuka agar seluruh informasi bisa sampai kepada masyarakat.  

"Kita musti menyiapkan bantuan tambahan yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Besarannya 2 persen dari dana transfer umum ke daerah, diambil (gunakan) disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ini sesuatu yang penting agar masyarakat tidak resah. Kita minta untuk datanya  sesuai data dari pemerintah pusat, sehingga publik bisa mendapatkan informasi yang sama termasuk di kabupaten/kota," katanya. 

Selain mengedukasi, pemerintah juga akan mengantisipasi sisi suplai dan demand-nya, termasuk distribusinya. Pada kondisi tertentu yang mengarah pada meningkatnya inflasi, bila diperlukan, pemerintah akan langsung mengambil langkah operasi pasar. 

"Satu operasi pasar, kedua bagaimana kita bisa memberikan subsidi harga dan transportasi. Kalau perlu daerah yang panen segera didistribusikan kepada kabupaten/kota atau provinsi lain yang membutuhkan sehingga perdagangan antar daerahnya bisa berjalan. Kita hanya butuh semua serius turun, kalau sudah turun jangan diwakilkan lagi," ungkapnya 

Gubernur menyadari kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga dirinya siap menerima masukan dan aspirasi rakyat terkait masalah ini. Ruang dialog ini nantinya akan difasilitasi Kesbangpol Jateng, 

“Kita sudah rapatkan dengan forkopimda termasuk dengan Kemendagri. Maka teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasi, kita buka ruang dialog, inilah yang coba kita berikan, agar semuanya clear,” ujarnya.


Bagikan :

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengerahkan tim pengendali inflasi daerah untuk melakukan input data harga komoditas secara realtime. Hal itu sebagai langkah awal untuk pengendalian inflasi atas dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

"Terkait dengan inflasinya tadi langsung kita sambung dengan rapat di tingkat Forkompimda bersama kabupaten/kota agar mereka kita minta untuk mengisi data harga komoditas harian. Bukan mingguan, saya minta harian agar kita bisa tahu kondisi inflasi yang terjadi pada saat itu. Sehingga kita bisa langsung melakukan tracing terkait apakah kesulitan bahan baku, apakah sistem transportasi atau ada faktor x yang musti kita bereskan," kata Ganjar usai mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Mendagri Tito Karnavian di Mapolda Jawa Tengah, Senin (5/9/2022). 

Lebih lanjut, kepolisian dan kejaksaan juga menyiapkan pengawalan dalam sisi law enforcement. Gubernur juga meminta seluruh tim pangan daerah untuk aktif memantau perkembangan harga komoditas pangan. 

Mengenai stok BBM, kepolisian dan TNI juga sudah memerintahkan agar ada penjagaan di setiap SPBU dan tempat BBM. Hal itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan suplai yang pas dan tidak ada penyelewengan. 

"Kapolda tadi pagi sudah mengumumkan dioperasi semuanya dan sudah ada yang tertangkap. Artinya publik tidak boleh main-main dalam situasi sulit seperti ini," jelasnya didampingi Kapolda Jateng Ahmad Luthfi dan Pangdam IV Diponegoro Widi Prasetijono. 

Turut dikatakan, ada beberapa poin arahan dari Pemerintah Pusat terkait kenaikan harga BBM yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. Pertama, data harus disampaikan kepada masyarakat secara jelas. Kedua, bantuan-bantuan yang sudah disiapkan pemerintah harus dibuka agar seluruh informasi bisa sampai kepada masyarakat.  

"Kita musti menyiapkan bantuan tambahan yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Besarannya 2 persen dari dana transfer umum ke daerah, diambil (gunakan) disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ini sesuatu yang penting agar masyarakat tidak resah. Kita minta untuk datanya  sesuai data dari pemerintah pusat, sehingga publik bisa mendapatkan informasi yang sama termasuk di kabupaten/kota," katanya. 

Selain mengedukasi, pemerintah juga akan mengantisipasi sisi suplai dan demand-nya, termasuk distribusinya. Pada kondisi tertentu yang mengarah pada meningkatnya inflasi, bila diperlukan, pemerintah akan langsung mengambil langkah operasi pasar. 

"Satu operasi pasar, kedua bagaimana kita bisa memberikan subsidi harga dan transportasi. Kalau perlu daerah yang panen segera didistribusikan kepada kabupaten/kota atau provinsi lain yang membutuhkan sehingga perdagangan antar daerahnya bisa berjalan. Kita hanya butuh semua serius turun, kalau sudah turun jangan diwakilkan lagi," ungkapnya 

Gubernur menyadari kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga dirinya siap menerima masukan dan aspirasi rakyat terkait masalah ini. Ruang dialog ini nantinya akan difasilitasi Kesbangpol Jateng, 

“Kita sudah rapatkan dengan forkopimda termasuk dengan Kemendagri. Maka teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasi, kita buka ruang dialog, inilah yang coba kita berikan, agar semuanya clear,” ujarnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu