BOYOLALI - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mengecek langsung dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang dialami oleh sopir angkutan kota (angkot). Dari pengecekan di pangkalan angkot Pasar Sunggingan, Kabupaten Boyolali, para sopir mengaku sudah kesulitan mendapatkan setoran sejak pandemi. 

"Dampak langsung pada angkutan yang "kecil-kecil" itu ternyata di Boyolali pukulannya sudah tiga tahun. Jadi sejak zaman pandemi kemarin. Ini baru mau recovery terus ada kenaikan BBM," katanya usai berdialog dengan sopir angkot di pangkalan angkot Pasar Sunggingan, Boyolali, Kamis (8/9/2022). 

Dijelaskan juga, sopir angkot dan tukang ojek, baik online maupun konvensional, memang harus menjadi perhatian dan masuk dalam perhitungan untuk mendapatkan bantuan dan kompensasi dari kenaikan harga BBM. Sebab mereka adalah kalangan yang juga mendapatkan dampak langsung dari kenaikan harga itu. 

"Kalau kemudian sekarang ini mereka terdampak maka ini musti dihitung agar mereka bisa mendapatkan dukungan di awal. Mudah-mudahan nanti publik juga bisa menerima kondisi ini meskipun saya tahu ini tidak mudah," ungkapnya. 

Pemerintah Provinsi Jateng sudah menyiapkan dana khusus untuk penanganan dampak inflasi dan kenaikan BBM. Di antara 2 persen yang bersumber dana pemerintah pusat dan dari Dana Transfer Umum Pemprov Jateng sebesar Rp22.729.706.000. 

Lalu ada anggaran penanganan dampak inflasi pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov Jateng sebesar Rp22.767.355.000. Dari anggaran ini, sekitar Rp12.734.400.000 dialokasikan untuk bantuan sosial bagi 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 pengemudi ojol di Jateng. 

"Tugas saya sekarang mengamankan mereka agar bisa bekerja dengan baik, bisa mendapatkan rejeki yang insya Allah cukup dan kemudian stabilisasi harga-harga yang ada di lapangan," katanya. 

Sebagai gambaran, sopir angkot di Boyolali tiap hari mengeluarkan uang untuk membeli BBM sekitar Rp150.000. Padahal sejak pandemi pendapatan mereka terus berkurang akibat sulitnya mencari penumpang. Padahal mereka harus setor kepada pemilik angkot dan biaya perawatan kendaraan sedangkan beban ekonomi kian bertambah seiring kenaikan BBM. 

"Sejak pandemi sudah sepi. Jadi sebelum dan sesudah (BBM naik) tidak ada perbedaan. Masalahnya penumpang tidak ada. Kalau ada penumpang mungkin ada perbedaan untuk kenaikan tarif. Ini kalau kita naikkan tarif, yang (dikenakan tarif baru) tidak ada orangnya," ujar Syukur, koordinator sopir angkot yang mangkal di Pasar Sunggingan. 

Syukur mewakili sopir angkot, meminta agar pemerintah agar lebih memperhatikan angkutan umum. Mereka berharap pemerintah bisa memberikan bantuan operasional dan sebagainya. Termasuk mempermudah dalam mengurus pajak bagi angkutan umum. 

"Selama ini angkutan kota pajaknya saja susah karena semuanya masuk koperasi, (anggota) belum terverifikasi semuanya. Yang belum terverifikasi otomatis pajaknya masih tertunda, itu juga sudah saya sampaikan kepada Gubernur, mudah-mudahan besok ada tindak lanjut," harapnya. 

Usai mendengar keluhan para supir angkot, Gubernur berjanji akan langsung menindaklanjuti. Ia akan memberikan insentif dan pendampingan agar masalah administrasi pembayaran pajak angkot dipermudah. "Nanti saya urus. Tadi saya minta nomornya agar di koperasi mereka bisa kita asistensi untuk mendapatkan kemudahan (pajak)," tegasnya.