BANJARNEGARA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah makin gencar mendorong penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), termasuk di antaranya penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Salah satu bentuk komitmen tersebut ditunjukkan dengan memberikan bantuan PLTS di berbagai sektor. 

Catatan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah menyebutkan, di tahun 2021, sudah terbangun 995 kWp PLTS di Jawa Tengah yang dipasang dengan APBN 881 kWp dan APBD provinsi serta kabupaten 114 kWp. Jumlah tersebut akan bertambah seiring dibangunnya PLTS atap pada kawasan UMKM dan pondok pesantren.  

Bantuan PLTS juga diberikan Pemprov Jawa Tengah pada beberapa desa, antara lain Desa Ujung Alang di Kabupaten Cilacap, Desa Kaliurip di Kabupaten Banyumas, serta Desa Kaliwungulor di Kabupaten Purworejo. Bantuan tersebut berupa panel surya atap maupun pompa air tenaga surya, sesuai kebutuhan masing-masing desa. 

Di sektor pemerintahan, komitmen tersebut diwujudkan dengan semakin banyaknya kantor-kantor pemerintah Jawa Tengah yang mengaplikasikan PLTS. Saat ini setidaknya telah ada 28 gedung pemerintah menggunakan PLTS. Hal ini menginspirasi masyarakat maupun dunia industri di Jawa Tengah untuk melakukan langkah serupa. Di sektor industri dan bisnis 84 yang telah menggunakan PLTS, belum lagi sektor rumah tangga yang jumlahnya sudah mencapai ratusan. 

Salah satu penerima bantuan PLTS dari Pemprov Jawa Tengab adalah Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin, Desa Mantrianom, Kecamatan Bawang, Banjarnegara. Bantuan PLTS  mulai dikerjakan September 2022 dan saat ini sudah bisa beroperasi. 

Ketua Ponpes Tanbihul Ghofilin, Ahmad Muhid Dwi menuturkan, bantuan PLTS tersebut dipasang di struktur bangunan atap. Aliran listrik yang tinggi dari PLTS yang dipasang mampu menghasilkan daya 10.000 Kwh. Daya listrik yang dihasilkan digunakan untuk kebutuhan air bagi kegiatan para santri. 

"Tanah di sini kan tidak rata. Jadi asrama santri di atas tapi kegiatannya di bawah. Jadi, adanya daya listrik ini bermanfaat untuk pompa penyalur air," ujarnya, Rabu (12/10/2022). 

Kebutuhan air, kata Muhid, sangat penting bagi kegiatan-kegiatan 2484 santri di pesantren tersebut. Mulai dari wudlu, mandi dan lain sebagainya. 

Muhid menjelaskan, PLTS bantuan melalui program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tersebut dapat menghasilkan 10.000 Kwh dalam dua bulan. Artinya, pihaknya sudah ditopang sebesar 40 persen dari biaya sebelum ada bantuan.  

"Artinya kami sudah ditopang sebesar 40 persen dari biaya yang sebelumnya kami bayarkan ke PLN. Satu bulan biasanya pembayaran yang harus kita topang Rp 2,4 juta sampai Rp 2,6 juta. Sejak ada PLTS kami hanya membayar Rp 1,2 juta, dan kalau cuaca terang hanya Rp 1,1 juta juga sudah pernah. Jadi selama satu tahun setidaknya memberikan donasi ke Ponpes minimal Rp10 juta sampai Rp20 juta," jelasnya. 

Keberhasilan Pemprov Jawa Tengah mendorong upaya penggunaan EBT menjadikannya sebagai provinsi percontohan di tingkat nasional. Institute for Essentiol Services Reform (IESR) sebagai salah satu co-chair Civil20 (C20 Indonesia), bahkan mengundang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk berbagi kiat pengembangan EBT pada rangkaian acara G20 side event dan Energy Transition Working Group (ETWG) Meeting di Bali, Selasa (30/8/2022).