SEMARANG - Kasus investasi bodong, pinjaman dan gadai ilegal di tengah masyarakat, seringkali diberitakan di media massa. Banyaknya kasus yang mencuat, mengindikasikan bahwa literasi keuangan masyarakat masih rendah. 

Saat menghadiri acara Forum Kades dan Lurah se-Jateng Melek Keuangan, Kamis (27/10/2022), Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menilai, masyarakat sangat perlu mendapatkan literasi keuangan. Berbekal pengetahuan literasi keuangan yang memadai, masyarakat tidak akan mudah tergoda penawaran-penawaran menggiurkan dari suatu lembaga keuangan. 

"Kalau kita bicara literasi, kita bicara masalah pemahaman masyarakat terhadap masalah keuangan. Kita memang posisinya mendorong masyarakat Jateng memahami bahwa pada kondisi sekarang, transaksi keuangan melalui lembaga keuangan yang lebih aman," katanya di Hotel PO 

Agar semakin banyak masyarakat yang teredukasi, Sekda sangat mendukung inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jawa Tengah - D.I. Yogyakarta untuk melibatkan kepala desa dan lurah mewujudkan masyarakat melek literasi keuangan. Cara itu dinilai strategis karena kades dan lurah adalah organisasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. 

"Jadi peran teman-teman kades atau lurah ini sangat strategis, karena tadi posisinya memang terdekat, berinteraksi dengan masyarakat. Semua problem, mau ngomong masalah anak sakit, pendidikan, ditagih hutang, investasi, ini menjadi hal yang sangat strategis," tutunya 

Kepala OJK Regional Jawa Tengah - DI. Yogyakarta, Aman Santoso, pihaknya terdorong untuk melibatkan para kades dan lurah dalam menggerakkan literasi keuangan karena ia mengamati, banyak program pemerintah yang sosialisasinya berhasil karena mengajak mereka. Salah satunya adalah saat mensosialisasikan protokol kesehatan ketika pandemi Covid - 19. 

Aman mengatakan, hasil temuannya, saat ke daerah-daerah, masih banyak masyarakat terjebak ijon dan pinjaman online akibat minimnya akses ke perbankan. Banyak juga yang terjebak investasi bodong. Data OJK menyebut, selama 2021 hingga pertengahan 2022, mereka menerima 2.323 pengaduan investasi bodong dan pinjaman online ilegal. Kota Semarang menjadi yang terbanyak dalam menyampaikan aduan, yakni 798 aduan. Selanjutnya diikuti Kota Surakarta dan Kabupaten Cilacap. 

"Saya ingin para kepala daerah sampai tingkat kelurahan, RT, RW benar-benar ikut bersama-sama dengan OJK membantu masyarakat, mengedukasi mengenai pentingnya pemahaman atau melek keuangan, sehingga masyarakatnya tidak tertipu oleh pinjaman-pinjaman online ilegal dan investasi-investasi bodong," pungkasnya.