Follow Us :              

Tindaklanjuti Usulan Penyesuaian Upah, Gubernur Akan Dialog Dengan Pengusaha

  26 November 2022  |   17:00:00  |   dibaca : 189 
Kategori :
Bagikan :


Tindaklanjuti Usulan Penyesuaian Upah, Gubernur Akan Dialog Dengan Pengusaha

26 November 2022 | 17:00:00 | dibaca : 189
Kategori :
Bagikan :

Foto : Slam (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Slam (Humas Jateng)

SURAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui perwakilan dari beberapa serikat buruh di sela kunjungan kerjanya di Kota Surakarta, Sabtu (26/11/2022). Bersama para buruh, Gubernur berdialog dan mendengarkan aspirasi mereka tentang penyesuaian upah dan langkah ditindaklanjutnya.

Belasan buruh yang hadir di antaranya tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh Jepara (ASBJ), termasuk Serikat Pekerja Nasional (SPN) di dalamnya. Mereka meminta, upah minimum kota dan kabupaten (UMK) serta upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 naik maksimal sebesar 10 persen.

"Iya, tentu ada aspirasi dari kawan-kawan buruh. Senin Insyaallah kita akan keluarkan UMP, tapi Jawa Tengah tidak pernah pakai UMP, pakainya UMK. Makanya, ini ada aspirasi dari buruh," ujarnya.

Pada pertemuan itu Gubernur mengatakan dirinya akan menyampaikan dan mendiskusikan dengan para pengusaha tentang keinginan para buruh yang minta ada penyesuaian kenaikan upah sebesar 10 persen. 

"Mereka berharap (kenaikan) ini 10 persen. Sekarang kita tinggal menghitung, kita akan komunikasikan dengan pengusaha agar ngobrolnya enak. Ada keinginan (naik) 10 persen, mana perusahaan yang mampu dan mana yang tidak mampu," paparnya.

Gubernur menyakinkan pihaknya berkomitmen akan menindaklanjuti permintaan buruh tersebut. Namun, untuk menentukan kenaikan upah harus mengikuti peraturan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) 18/2022. 

"Tapi formulanya sudah ditentukan oleh Permenaker itu. Maka, aspirasi inilah yang kemudian akan kita tindaklanjuti. Dari Dinas Tenaga Kerja kita untuk kita komunikasikan sampai tanggal 7 Desember," tuturnya.

Guna membantu menemukan kesepakatan yang seimbang, pihak buruh juga diminta Gubernur untuk membuat laporan kondisi perusahaan di tempat mereka bekerja. 

"Organisasi buruh kita minta kondisi perusahaan masing-masing seperti apa hari ini. Biar sama-sama enak dan kalau kemudian kita melihat inflasi, pertumbuhan ekonomi sebagai formula memang hari ini pertumbuhan ekonomi kita juga didongkrak oleh konsumsi. Maka, jangan-jangan pertumbuhan yang tinggi dalam arti kenaikan upah yang tinggi itu juga akan mendorong konsumsi. Hanya kita lihat perusahannya, mana yang mampu dan tidak mampu. Karena banyak perusahaan yang faktanya hari ini keuntungannya masih tinggi, pada beberapa sektor tentu saja. Tapi beberapa yang nyungsep juga banyak," jelasnya. 

"Tapi saya terimakasih kawan-kawan ini berkenan untuk dialog. Jauh-jauh dari Semarang mau ke Solo tentu saya sangat mengapresiasi. Cara komunikasi mereka baik, yang menurut saya ini kita lanjutkan. Dan permintaan kawan-kawan organisasi di belakang tadi minta jangan mepet-mepet, oke, kalau perlu yang nanti 2024 kita omongkan sekarang. Sehingga, lebih enak lagi," ucapnya.

Kesediaan Gubernur menemui dan mendengar aspirasi para buruh diapresiasi Ketua DPD SPN Jawa Tengah, Sutarjo. "Alhamdulillah Pak Gubernur bisa menemui kami dan kawan-kawan dalam rangka berdialog dalam penyesuaian upah di Jawa Tengah. Satu hal yang kami perhatikan, kami tidak menolak Permenaker 18/2022, tapi kami sampaikan ke Pak Ganjar bahwa di Permen itu maksimal bisa 10 persen, itu bisa jadi patokan. Kami yakin Jateng mampu karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Jateng sangat luar biasa," tandasnya.


Bagikan :

SURAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui perwakilan dari beberapa serikat buruh di sela kunjungan kerjanya di Kota Surakarta, Sabtu (26/11/2022). Bersama para buruh, Gubernur berdialog dan mendengarkan aspirasi mereka tentang penyesuaian upah dan langkah ditindaklanjutnya.

Belasan buruh yang hadir di antaranya tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh Jepara (ASBJ), termasuk Serikat Pekerja Nasional (SPN) di dalamnya. Mereka meminta, upah minimum kota dan kabupaten (UMK) serta upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 naik maksimal sebesar 10 persen.

"Iya, tentu ada aspirasi dari kawan-kawan buruh. Senin Insyaallah kita akan keluarkan UMP, tapi Jawa Tengah tidak pernah pakai UMP, pakainya UMK. Makanya, ini ada aspirasi dari buruh," ujarnya.

Pada pertemuan itu Gubernur mengatakan dirinya akan menyampaikan dan mendiskusikan dengan para pengusaha tentang keinginan para buruh yang minta ada penyesuaian kenaikan upah sebesar 10 persen. 

"Mereka berharap (kenaikan) ini 10 persen. Sekarang kita tinggal menghitung, kita akan komunikasikan dengan pengusaha agar ngobrolnya enak. Ada keinginan (naik) 10 persen, mana perusahaan yang mampu dan mana yang tidak mampu," paparnya.

Gubernur menyakinkan pihaknya berkomitmen akan menindaklanjuti permintaan buruh tersebut. Namun, untuk menentukan kenaikan upah harus mengikuti peraturan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) 18/2022. 

"Tapi formulanya sudah ditentukan oleh Permenaker itu. Maka, aspirasi inilah yang kemudian akan kita tindaklanjuti. Dari Dinas Tenaga Kerja kita untuk kita komunikasikan sampai tanggal 7 Desember," tuturnya.

Guna membantu menemukan kesepakatan yang seimbang, pihak buruh juga diminta Gubernur untuk membuat laporan kondisi perusahaan di tempat mereka bekerja. 

"Organisasi buruh kita minta kondisi perusahaan masing-masing seperti apa hari ini. Biar sama-sama enak dan kalau kemudian kita melihat inflasi, pertumbuhan ekonomi sebagai formula memang hari ini pertumbuhan ekonomi kita juga didongkrak oleh konsumsi. Maka, jangan-jangan pertumbuhan yang tinggi dalam arti kenaikan upah yang tinggi itu juga akan mendorong konsumsi. Hanya kita lihat perusahannya, mana yang mampu dan tidak mampu. Karena banyak perusahaan yang faktanya hari ini keuntungannya masih tinggi, pada beberapa sektor tentu saja. Tapi beberapa yang nyungsep juga banyak," jelasnya. 

"Tapi saya terimakasih kawan-kawan ini berkenan untuk dialog. Jauh-jauh dari Semarang mau ke Solo tentu saya sangat mengapresiasi. Cara komunikasi mereka baik, yang menurut saya ini kita lanjutkan. Dan permintaan kawan-kawan organisasi di belakang tadi minta jangan mepet-mepet, oke, kalau perlu yang nanti 2024 kita omongkan sekarang. Sehingga, lebih enak lagi," ucapnya.

Kesediaan Gubernur menemui dan mendengar aspirasi para buruh diapresiasi Ketua DPD SPN Jawa Tengah, Sutarjo. "Alhamdulillah Pak Gubernur bisa menemui kami dan kawan-kawan dalam rangka berdialog dalam penyesuaian upah di Jawa Tengah. Satu hal yang kami perhatikan, kami tidak menolak Permenaker 18/2022, tapi kami sampaikan ke Pak Ganjar bahwa di Permen itu maksimal bisa 10 persen, itu bisa jadi patokan. Kami yakin Jateng mampu karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Jateng sangat luar biasa," tandasnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu