SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung mengirim dua instruksi ke 35 kabupaten/kota usai mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Senin (28/11). Pada rapat yang digelar virtual tersebut, Menteri Dalam Negeri memberi perhatian serius pada inflasi serta serapan anggaran yang masih rendah. 

Sebagai informasi, secara nasional inflasi, pada Oktober 2022 year on year (y-on-y) sebesar 5,71 persen, sedangkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,4 persen. Terkait inflasi tersebut, Gubernur menjelaskan, hal itu dipicu kenaikan beberapa komoditas pangan antara lain telur, beras dan sejumlah volatile food lain. 

“Beberapa komoditas khususnya volatile food ini yang menjadi perhatian. Tadi ada telur, beras, yang mulai merangkak naik,  Telur terutama. Beras premium tidak, tapi yang medium juga merangkak naik tinggi,” ujarnya. 

Terkait beras, jika nantinya ada kebijakan impor, Gubernur berharap pemerintah pusat bisa pertimbangkan juga kondisi dan stok di tingkat petani. Apalagi saat ini belum masa panen. 

“Kalau masih ada stok gabah atau beras di tingkat petani, Mendag (Kementerian Perdagangan) bisa mengarahkan Bulog bisa membeli dengan harga yang tinggi,” katanya. 

Gubernur telah menginstruksikan daerah untuk mengambil langkah penanganan inflasi dengan model kerjasama antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat. 

“Saya sudah briefing, lakukan operasi pasar kalau memang kurang. Pastikan stok itu tercukupi, pastikan transportasinya bisa membantu, kita akan bergerak bersama. (Kondisi) ini tidak mudah karena sebentar lagi Nataru, trennya (harga) akan naik,” tegasnya. 

Terkait inflasi, daerah yang menjadi perhatian adalah Kota Solo. Gubernur mengatakan penanganan masalah ini membutuhkan dukungan daerah penyangga. 

“Umpama bahan kebutuhan itu disuplai dari Klaten, Sukoharjo, dari Sragen, Karanganyar sehingga nanti stabilisasinya bisa dikontrol,” ujarnya. 

Agar inflasi bisa dikendalikan lebih cepat, Gubernur menginstruksikan, sampai dengan Januari 2023 seluruh daerah untuk turun mengecek harga dan stok kebutuhan pokok. 

“Cek terus di pasar dan kemudian memastikan suplainya ada, harganya bisa terjangkau sehingga kalau ada sesuatu yang naik dan sifatnya drastis cepat bisa dilakukan intervensi,” tegasnya. 

Terkait persoalan serapan anggaran, Gubernur mengimbau kabupaten/kota untuk segera menggenjot belanja daerahnya. Termasuk target pendapatan yang mesti dicapai. 

“Ini musti digenjot, ini sudah bulan November masak serapannya masih kecil, itu yang tadi didorong (Menteri Dalam Negeri) agar kita bisa melakukan percepatan,” pungkasnya.