Follow Us :              

Pemprov Jawa Tengah Dukung Himpsi Atasi Persoalan Perundungan Hingga Kekerasan Anak

  04 December 2022  |   08:00:00  |   dibaca : 217 
Kategori :
Bagikan :


Pemprov Jawa Tengah Dukung Himpsi Atasi Persoalan Perundungan Hingga Kekerasan Anak

04 December 2022 | 08:00:00 | dibaca : 217
Kategori :
Bagikan :

Foto : Bintoro (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Bintoro (Humas Jateng)

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung keterlibatan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Diantaranya membantu penanganan persoalan pendidikan anak, perundungan, pergaulan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan sebagainya. 

"Himpsi telah membantu problem-problem kaitannya masalah anak-anak, pendidikan, bullying, dan pergaulan anak. Ini memang butuh dukungan para psikolog," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno di sela pembukaan Muswil XII Himpsi Jawa Tengah di UTC Semarang, Minggu (4/12/2022). 

Selain di ranah pendidikan, Himpsi juga diharap ikut berperan dalam permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di berbagai tempat. Termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di dunia industri atau padat karya yang sebagian besar karyawan adalah perempuan. 

"Jadi kita butuh kolaborasi dengan Himpsi untuk menghadapi problem-problem tersebut. Berbicara mengenai psikologi itu dari hati, sehingga kita tidak bisa asal bicara, tetapi harus dibangun (kenyamanan) secara psikologi dan kesadaran dari hati," jelasnya. 

Sekda mencontohkan kasus anak sekolah menengah pertama (SMP) yang viral di media sosial karena melanggar lalu lintas kemudian ditilang anggota polisi. Tanpa turun dari sepeda motornya, siswa tersebut terus melontarkan kalimat-kalimat tidak pantas diucapkan pada polisi yang menilang. Kejadian tersebut menurut Sekda perlu keterlibatan psikolog untuk melihat kondisi psikologi anak tersebut.

Selain persoalan perilaku pelajar, persoalan bullying atau perundungan, juga menjadi perhatian Sekda. Terlebih saat ini perundungan tidak hanya dilakukan secara langsung ketika berhadapan dengan korban, tetapi seiring kemajuan teknologi informasi, perundungan juga dilakukan melalui dunia maya.

"Sekarang melakukan bullying dengan jari. Dengan kemajuan teknologi informasi, orang memfitnah tidak memakai mulut tapi menggunakan jari, membagikan informasi-informasi tanpa konfirmasi. Ini menjadi tantangan kita semua, termasuk Himpsi," terangnya.

Karenanya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membutuh bantuan para anggota Himpsi guna mengatasi berbagai persoalan-persoalan tersebut.  

Ketua Himpsi Wilayah Jateng, Ouys Alkharani menjelaskan, selama ini Himpsi berperan aktif membangun mental lewat jalur pendidikan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana berperilaku, bertutur, dan berakhlak baik. Bahkan, Himpsi telah membentuk Tim Dukungan Psikologi Awal (DPA) di sekolah-sekolah untuk membantu mengarasi anak-anak yang bermasalah. 

"Kita selama ini berperan aktif membantu dinas terkait di Jateng dalam pelayanan psikologi. Apalagi saat ini era digital, banyak tantangan yang dihadapi Himpsi. Seperti anak-anak yang mengucapkan kalimat-kalimat tidak pantas dan sebagainya," katanya.


Bagikan :

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung keterlibatan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Diantaranya membantu penanganan persoalan pendidikan anak, perundungan, pergaulan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan sebagainya. 

"Himpsi telah membantu problem-problem kaitannya masalah anak-anak, pendidikan, bullying, dan pergaulan anak. Ini memang butuh dukungan para psikolog," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno di sela pembukaan Muswil XII Himpsi Jawa Tengah di UTC Semarang, Minggu (4/12/2022). 

Selain di ranah pendidikan, Himpsi juga diharap ikut berperan dalam permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di berbagai tempat. Termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di dunia industri atau padat karya yang sebagian besar karyawan adalah perempuan. 

"Jadi kita butuh kolaborasi dengan Himpsi untuk menghadapi problem-problem tersebut. Berbicara mengenai psikologi itu dari hati, sehingga kita tidak bisa asal bicara, tetapi harus dibangun (kenyamanan) secara psikologi dan kesadaran dari hati," jelasnya. 

Sekda mencontohkan kasus anak sekolah menengah pertama (SMP) yang viral di media sosial karena melanggar lalu lintas kemudian ditilang anggota polisi. Tanpa turun dari sepeda motornya, siswa tersebut terus melontarkan kalimat-kalimat tidak pantas diucapkan pada polisi yang menilang. Kejadian tersebut menurut Sekda perlu keterlibatan psikolog untuk melihat kondisi psikologi anak tersebut.

Selain persoalan perilaku pelajar, persoalan bullying atau perundungan, juga menjadi perhatian Sekda. Terlebih saat ini perundungan tidak hanya dilakukan secara langsung ketika berhadapan dengan korban, tetapi seiring kemajuan teknologi informasi, perundungan juga dilakukan melalui dunia maya.

"Sekarang melakukan bullying dengan jari. Dengan kemajuan teknologi informasi, orang memfitnah tidak memakai mulut tapi menggunakan jari, membagikan informasi-informasi tanpa konfirmasi. Ini menjadi tantangan kita semua, termasuk Himpsi," terangnya.

Karenanya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membutuh bantuan para anggota Himpsi guna mengatasi berbagai persoalan-persoalan tersebut.  

Ketua Himpsi Wilayah Jateng, Ouys Alkharani menjelaskan, selama ini Himpsi berperan aktif membangun mental lewat jalur pendidikan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana berperilaku, bertutur, dan berakhlak baik. Bahkan, Himpsi telah membentuk Tim Dukungan Psikologi Awal (DPA) di sekolah-sekolah untuk membantu mengarasi anak-anak yang bermasalah. 

"Kita selama ini berperan aktif membantu dinas terkait di Jateng dalam pelayanan psikologi. Apalagi saat ini era digital, banyak tantangan yang dihadapi Himpsi. Seperti anak-anak yang mengucapkan kalimat-kalimat tidak pantas dan sebagainya," katanya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu