SEMARANG - Jawa Tengah mendapat alokasi belanja APBN tahun 2023 total sebesar Rp104,28 triliun. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau kabupaten/kota serta lembaga vertikal terkait untuk gerak cepat dalam menggunakan anggaran tersebut dan dikelola dengan benar. 

"Rasanya ini terakhir kali saya berdiri di penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Mudah-mudahan yang terakhir itu bukan berarti makin lembek, harus 'gaspol' (sigap),"  tegas Gubenur pada acara Penyerahan DIPA Petikan dan Petikan Buku Daftar Alokasi TKD Provinsi Jawa Tengah, di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (6/12). 

"Pesan saya, pengelolaan (anggaran) harus good governance, eliminasi korupsinya. Menghilangkan 100 persen angka utopis (sulit), bukan kita pesimis, tapi kita mau realistis," ujarnya usai acara. 

Gubernur memaparkan, total anggaran Rp104,28 triliun tersebut terdiri dari alokasi belanja lembaga sebesar Rp38,28 triliun dan alokasi anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp66 triliun. Terkait anggaran tersebut Gubernur mengimbau agar dana tersebut bisa dimaksimalkan untuk menstimulan pelayanan investasi. 

"Uang APBD apalagi dari DIPA, ini dipakai sebagai stimulan disamping operasional, karena pasti ada belanja pegawai yang sifatnya ocasional (tidak tentu)," ujarnya. 

Di sisi lain, Gubernur juga mengingatkan kepada kabupaten/kota yang masih punya dana mengendap di bank agar segera digunakan. Meskipun dari hasil pengecekannya, dana belum terserap itu berasal dari anggaran yang memang tidak diutak-atik. Misalnya dana atau anggaran cadangan untuk Pilkada. Kemudian dana di RSUD yang asalnya dari klaim Pandemi Covid-19 di mana anggarannya baru diterima di akhir tahun 2021. 

"Itu baru bisa dipakainya lama sekali, (nunggu) perubahan, jadi akhir tahun berikutnya. Maka saya usul agar regulasinya diubah, begitu itu masuk itu boleh digunakan," tuturnya. 

Terlepas dari itu, Gubernur meminta kepada seluruh kabupaten/kota serta lembaga vertikal yang menerima alokasi agar semua mengelolannya dengan baik. Terlebih tahun 2023 yang diprekdisikan perekonomian tidak mudah. Anggaran itu harus dimaksimalkan untuk tujuan kemandirian pangan dan energi, serta menuntaskan masalah stunting dan kemiskinan. 

"Agar di 2023 kita punya daya, kekuatan, dan punya sumber yang baik, maka (anggaran) dikelola dengan baik. Jadi kemandirian kita diuji di tengah sulitnya situasi dunia. Dan mari kita tunjukkan (kita bisa)," tegasnya. 

Adapun Plt Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPb, Taukhid mengatakan Jawa Tengah secara simultan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan tren positif dan mampu tumbuh di atas 5% dalam kurun waktu 4 triwulan berturut sejak triwulan IV tahun 2021. 

"Perkembangan inflasi relatif stabil dibandingkan dengan daerah lain dan mulai menunjukkan penurunan ke level 5,81% (yoy) di November dari sebelumnya 6% di bulan Oktober 2022," ujarnya. 

Taukhid berharap dengan angka tersebut terus membaik. Optimisme masyarakat dan dunia usaha harus terus ditumbuhkan dan proses pemulihan ekonomi terus dijaga.