JAKARTA - Jelang penghujung tahun 2022, Jawa Tengah kembali mencetak prestasi. Kali ini Gubernur Jawa Tengah terpilih sebagai Pemerintah Daerah pembina HAM terbaik. Kepemimpinan mampu membuat 60 persen lebih kabupaten/kota di Jawa Tengah peduli pada Hak Azasi Manusia (HAM). 

Penghargaan diserahkan langsung oleh wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin pada puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-74 Tahun 2022
di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Selasa (13/12). Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, hadir menerima mewakili Gubernur dalam penyerahan penghargaan tersebut. 

Pada acara tersebut 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Kebumen dan Panti Tuna Netra Tuna Rungu Wicara di Kabupaten Kudus juga menerima penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). 

Selain itu 20 (dua puluh) Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Blora, Pati, Kudus, Demak, Semarang, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Brebes, dan Batang menerima penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM). 

Penghargaan-penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas peran dan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penghormatan, Pemajuan, Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (P5HAM). 

Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam P5HAM juga telah tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Komitmen tersebut direalisasikan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, Kepala Biro Hukum. Pada tingkat Kabupaten/Kota, melalui evaluasi dan pemantauan serta dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM setiap periode B04, B08 dan B12 dan pembinaan di tingkat provinsi akan dilanjutkan dengan penunjukan UPT pelayanan publik berbasis HAM sebagai percontohan bagi unit pelayanan publik lainnya. Di level kabupaten kota akan ditingkatkan pemantauan koordinasi pelaksanaan P5HAM. 

Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam P5HAM juga telah tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Komitnen itu juga direalisasikan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, khususnya Kepala Biro Hukum. Hal itu di tingkat Kabupaten/Kota dievaluasi dan dilakukan pemantauan untuk dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM setiap periode B04, B08 dan B12. 

Selanjutnya, pembinaan di tingkat provinsi dilakukan dengan penunjukan UPT pelayanan publik berbasis HAM sebagai percontohan bagi unit pelayanan publik lainnya. Pada level kabupaten/kota pemantauan akan ditingkatkan dengan berkoordinasi pelaksanaan P5HAM.